MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Dalam rangka memperkuat koordinasi untuk pengendalian inflasi melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), pada Jumat 25 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Se Sulampua.
Kegiatan Rakorwil TPID Wilayah Sulampua diawali dengan Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber, yaitu:
1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sekaligus Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat Bapak Iskandar Simorangkir,
2) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Causa Iman Karana,
3) Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar Bapak Bakhtiar AS.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari masing-masing TPID provinsi di Wilayah Sulampua yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, utamanya berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi, dimana keseluruhan acara dipandu oleh moderator Dr. Since Erna Lamba, S.P., M.P. selaku Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada sambutannya, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kegiatan Rakorwil TPID sangat strategis karena dihadiri oleh seluruh TPID di tingkat Provinsi di Sulampua dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan baik di tingkat produsen maupun pada konsumen, dan pendistribusian pangan agar inflasi dapat terkendali, termasuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan maka penting suatu daerah yang surplus dan yang defisit bersinergi dan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sulampua.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian dalam pemaparannya memaparkan setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah, yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir. Diharapkan pula agar seluruh TPID dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan bahwa di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali pada level 2,32% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1%, yoy). Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN. Komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaraya adalah cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir dan daging ayam ras. Dalam upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan KAD antara lain
(1) tersedianya data surplus/defisit rutin,
(2) analisis komoditas inflasi,
(3) feasibility dari sisi biaya dan logistik serta
(4) keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki Pemerintah.
Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum BULOG Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar menyampaikan dalam mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) BULOG dapat berperan terutama Kerjasama Antar Daerah di bidang pangan khususnya beras karena sebagai sentra produksi beras/gabah terbesar di luar pulau Jawa sehingga menjadi salah satu penyangga ketahanan stok nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Pinwil BULOG juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan stabilisasi harga yang dilakukan oleh TPID khususnya di Sulsel dan Sulbar, termasuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bulog di wilayah lainnnya. Setelah pemaparan dari Pinwil Perum BULOG, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari perwakilan TPID masing-masing provinsi khususnya berkaitan dengan strategi pengendalian inflasi di masing-masing daerah, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
Rapat koordinasi TPID Se-Sulampua diakhiri dengan beberapa poin kesimpulan, yaitu:
1) TPID se-Sulampua perlu mengimplementasikan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan menyiapkan: data pendukung yang kuat melalui updating neraca pangan bulanan per daerah di Sulampua dan mendorong keterlibatan BUMN/BUMD/distributor daerah,
2) Skema KAD antar provinsi di Sulampua sangat feasible untuk dilakukan, diantaranya untuk komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan beras serta komoditas lain yang sering mengalami kenaikan harga dan memberikan andil besar terhadap pembentukan inflasi di masing-masing provinsi.
Seluruh TPID di wilayah Sulampua berkomitmen untuk tetap saling bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi antara lain melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta kegiatan pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
