Rapat Banggar DPRD Sulsel Bahas Penemuan Laporan BPK Tahun 2017

Makassar.daulatrakyat.id.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel dalam hal ini yang tergabung dalam anggota badan anggaran beserta Sekretaris Daerah (Sekda) pemerintah Provinsi Sulsel,jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan Sulsel melaksanakan rapat badan anggaran di lantai 2 gedung DPRD Sulsel Makassar.

Rapat tersebut tentang serah terima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov Sulsel tahun anggaran 2017.

Sejumlah petinggi SKPD dan anggota DPRD Sulsel  saat menggelar rapat badan anggaran Senin (21/5/2018) di lantai 2 gedung DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassat.

Anggota Banggar Sellek KS Dalle dari fraksi Demokrat mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut setelah adanya penemuan dari BPK beberapa waktu lalu dengan batas waktu 60 hari terkait pengeluaran dari sejumlah SKPD jajaran Pemprov Sulsel pada 2017 lalu.

“Kita berharap dengan adanya beberapa penemuan-penemuan tersebut, SKPD dapat memberikan klarifikasi yang autentik terhadap BPK,” ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya dari Banggar berkewajiban untuk mengingatkan SKPD agar segera menindak lanjuti temuan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan undang-undang No 15 tahun 2006 dan UU no 15 tahun 2004 telah melakukan laporan keuangan pemerintah pemprov Sulsel tahun anggaran 2017 yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017,Laporan realisasi anggaran,Laporan perubahan saldo anggaran lebih,laporan operasional,laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintahan,evektifitas sistem pengendalian intern,kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.

Jadi kata Sellek untuk bisa memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian Pemprov Sulsel dalam hal jajarannya selama masa periode kepemimpinan SYL pada tahun 2017 harus benar-benar bersih dari temuan yang bermasalah.

“Kita berharap semoga tidak ada temuan yang mengarah untuk merusak citra SYL terkait temuan anggaran BPK,”pungkasnya .

Sementara itu Plt Sekda Provinsi Sulsel Tautoto Tanaranggina mengatakan memang ada beberapa penemuan atau keganjalan dari beberapa SKPD namun BPK segera meminta untuk memperbaiki laporan tersebut.

“Alhamdulillah hanya kesalahan-kesalahan kecil dari admin dan ada pengembalian kecial contohnya kelebihan tunjangan misalnya kesalahan seperti anaknya sudah menikah namun masih mendapat tunjangan dan ada rekening yang aktif namun sudah tidak digunakan lagi jadi BPK meminta untuk menutup rekening itu,saya kira itu tidak terlalu principle dan Banggar juga memakluminya,”terangnya.

Penulis : Nina Annisa

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.