MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.OJK Regional 6 bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulselbar (FKIJK) berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel dan Makassar menyelenggarakan Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan (FinEXPO BIK) 2023 dengan tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sabtu 28 sampai dengan 29 Oktober 2023.
Event yang merupakan agenda tahunan tersebut digelar untuk meningkatkan pengetahuan (literasi ) tentang inklusi keuangan.Digelar setiap tahun pada bulan Oktober.
Kepala OJK Darwisman mengatakan Kegiatan ini dapat memperluas akses dan literasi keuangan pada masyarakat terhadap sektor jasa keuangan hingga ke tingkat pedesaan.
Disebutkan Darwisman bahwa Perekonomian di Sulawesi Selatan yang semakin membaik pasca Pandemi Covid-19 hal tersebut tercermin pada kinerja Sektor Jasa Keuangan di Sulawesi Selatan.
“Untuk kinerja perbankan di Sulsel pada Agustus 2023 mengalami pertumbuhan yang positif secara year on year untuk Aset, DPK dan Kredit masing masing sebesar 10,13%, 6,99% dan 12,18%,”paparnya.
Sedangkan, tingkat risiko kredit yang
tercermin dari NPL masih tetap terjaga di angka 2,91%. Adapun indikator fungsi intermediasi LDR yang mencapai 121,75%. LDR diatas 100% tersebut mengindikasikan demand kredit masyarakat Sulsel yang tinggi, sehingga Bank harus mengambil likuiditas tambahan dari kantor pusat maupun memperkuat modalnya untuk memenuhi permintaan kredit masyarakat” “Tutur Darwisman.
Lanjut kata Darwisman masyarakat dapat
menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan.
Adapun FinEXPO BIK 2023 akan diadakan selama dua hari 28-29 Oktober 2023. Kegiatan ini dimeriahkan 100 tenant yang terdiri dari UMKM dan industri jasa keuangan.
Hadir dalam pembukaan FinEXPO 2023, Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel Bahtiar Baharuddin, Walikota Makassar, Ramdan Danny Pomanto, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara, para pimpinan perbankan dan industri jasa keuangan.
Pada kesempatan tersebut Darwisman juga memaparkan tentang Pilot Project Budidaya Pisang Cavendis yang sebelumnya telah dibahas saat pertemuan OJK Regional 6 dan PJ Gubernur Sulsel terkait Literasi Keuangan dan Ekosistem Bisnis Budidaya Pisang
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas literasi keuangan dan ekosistem budidaya pisang. Darwisman menjelaskan, peranan OJK serta beberapa program akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dimana, TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. OJK juga mendorong literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat.
Terkait Program Unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kata Darwisman, Provinsi Sulsel memiliki target program inklusi keuangan di akhir tahun 2024 sebesar 90 persen. Ia optimistis dapat dicapai dengan penguatan sinergi dan akselarasi. Apalagi di tahun 2022, indeks inklusi keuangan Sulsel telah mencapai 88,57 persen.
“Dan survei terakhir untuk Sulsel inklusi keuangannya di tahun 2022 ini sudah 88,5 persen tinggal 1,5 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan masih rendah di Sulsel,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat penting, karena menjadi salah satu fokus integral pembangunan negara. Berdasarkan beberapa penelitian, disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peningkatan literasi dan inklusi keuangan terhadap pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bahwa peningkatan 1 persen dari indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,16 persen,” jelasnya.
OJK sendiri akan melakukan literasi di desa dan pulau di Sulsel. Di tahun ini menargetkan 550 desa, tahun 2024 sebanyak 1.110 desa. Serta 2025 terdapat 1.850 desa. “Sehingga harapannya, 2025 semua desa yang ada di Sulsel dan kepulauannya sudah kita adakan literasi menjadi well literate,” ucapnya.
Dengan meningkatnya literasi tersebut, maka penduduk akan lebih memahami program dari penjabat gubernur dengan baik dan ikut dilaksanakan. OJK sendiri menyiapkan ekosistem bisnis dalam mendorong program budidaya pisang yang dicanangkan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Bukan hanya di pembiayaan, tetapi juga literasinya dengan mengedukasi masyarakat, serta melakukan pendampingan.
Ia menjelaskan, strategi kolaborasi menjadi hal utama dalam menggunakan ekosistem bisnis pada pengembangan budidaya pisang. Atau pun program ketahanan pangan yang diprogramkan.
“Kami mensupport baik program budidaya pisang, demikian juga di peternakan dan perikanan,” katanya.
Program budidaya pisang yang dicanangkan juga didukung melalui TPAKD. Fungsi dari TPAKD dengan mendorong adanya produk, kegiatan ekonomi dan unggulan baru yang bisa ditumbuh kembangkan di daerah. Memberikan efek besar untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Tim yang berkolaborasi dan bersinergi. Karena tujuannya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Misalnya Cavendis sudah kita lakukan itu,” ujarnya.
Lanjutnya, program budidaya ini secara ekonomis menguntungkan dan tidak mengganggu program atau komoditi yang sudah ada. Karena hanya memanfaatkan lahan yang kosong atau lahan tidur.
“Setiap hektar mempekerjakan minimal dua pekerja. Ini akan mengangkat kemiskinan masyarakat,” pungkasnya.
Selain itu, memiliki potensi untuk bisa mengurangi dampak emisi karbon di Sulsel.
Senada disampaikan Pj Gubernur Bahtiar. Menurutnya, literasi keuangan penting agar masyarakat dapat mengelola dan menjaga keuangan. Karena untuk membangun daerah, harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Termasuk dalam layanan kredit usaha rakyat untuk menambah permodalan.
“Sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat bisa mengakses layanan keuangan dan dipermudah,” kata Bahtiar.
Ia juga berterima kasih atas dukungan PKK terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan. Khususnya dalam budidaya pisang. (*)
