PKBI: Aborsi Akibat Perkosaan Seharusnya tidak di Pidana

Jambi.daulatrakyat.id-Perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengkritisi pemidanaan terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, batanghari Jambi Kamis 19 Juli 2018.

Keputusan tersebut menurut PKBI merupakan kriminalisasi terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Terlebih korban tersebut masih dalam usia dini.

Berdasarkan pemberitaan salah satu media di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018 dengan tajuk ”jambi Girl Imprisoned for Abortion After Being Raped by Brother” (Gadis jambi dipenjara karena aborsi setelah diperkosa oleh sang kakak).

WN seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri hingga hamil. Anak yang merupakan korban perkosaan tersebut melakukan aborsi. Oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Kamis 19 Juli 2018 diputuskan bersalah karena telah melakukan aborsi.

anak tersebut dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dari tuntutan 5 tahun (dalam undang-undang) karena secara inkrah melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. lika benar yang terlaporkan oleh pembentaan lersebut maka korban dianggap telah melakukan kerugian terhadap janin yang ada di kandungan berdasarkan Pasal 76A Huruf A.

Sedangkan kakak korban yang berumur 18 tahun, sebagai pelaku dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dengan pasal 82 UU Perlidungan Anak. Pelaku terbukti melakukan kekerasan ataupun ancaman yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya melalui serangkaian tipu muslihat maupun kebohongan.

Hal ini menjadi sangat absurd karena korban tidak diperlakukan selayaknya definisi anak di dalam UU perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, anak korban perkosaan seharusnya dapat terlindungi dengan keberadaan UU perlindungan anak, bukan malah di pidana melalui UU tersebut.

“Hakim haruslah memikirkan mengenai konsensual seorang anak yang mengalami perkosaan dalam mengambil keputusan untuk menggurkan kandungannya. Anak merupakan subjek hukum yang masih di dalam perlindungan orang tuanya. Selain itu faktor psikologis anak tersebut sebagai korban perkosaan juga haruslah menjadi pertimbangan pemaafan pidana di kutip dari pernyataan sikap PKBI

PKBI dalam pernyataan sikap merespon dan menegur keras agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan PKBI berharap pihak pengadilan negeri muara Bulian, batanghari, Jambi untuk membebaskan WN dari segala tuntutan hukum yang membelenggunya sebagai korban perkosaan.

Editor : Indra

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.