Pilkada Cerdas Dan Berkualitas (1)

OLEH : Dr. Muslimin, M.Si

PEMILIHAN umum mempunyai beberapa fungsi yang masing-masing tak terpisahkan. Salah satunya adalah, sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Pemilihan umum menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

Mahkamah Konstitusi (MK), 8 Juli lalu telah membatalkan larangan politik dinasti dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota pasal 72 huruf r, yakni: tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,dengan penjelasan, yaitu yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang termasuk dalam persyaratan tersebut adalah suami/istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar kecuali jeda satu periode (lima tahun). Banyak pengamat pemilu memandang keputusan MK tersebut kurang tepat, karena politik dinasti dianggap sebagai penyumbang korupsi, perusak birokrasi, dan tentunya juga dianggap sebagai perusak moral publik. Intinya politik dinasti dianggap sebagai barang yang kotor dan patut dibuang jauh-jauh dari negeri ini.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang II sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Ada 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, terdiri dari 7 provinsi termasuk provinsi Sulbar 18 kota dan 76 kabupaten di Indonesia. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana penyaluran hak konstitusi rakyat dan suatu mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan daerahnya. Pilkada hendaknya dimaknaisebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik suatu daerah dimana Pilkada berlangsung. Melalui Pilkada, pemilih tidak hanya memilih kepala dan wakil kepala daerah sebagai calon penyelenggara negara, akan tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap visi, misi dan program kerjanya yang akan dijadikan kebijakan memimpin pemerintahan daerahnya lima tahun ke depan.

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.