Perseteruan DPRD – Gubernur ABM, Ibarat Pepatah ” Tak Ada Asap, Jika Tak Ada Api”

Mamuju.daulatrakyat.id-Tak ada asap jika tak ada api. Mungkin pepatah klasik ini dialamatkan kepada dua lembaga eksekutiv dan Legeslativ di Sulbar ini.

Perseteruan Anggota DPRD Sulbar dengan Gubernur ABM ibarat pepatah tak ada akibat tanpa sebab. Nampaknya pernyataan Gubernur ABM disalah satu media ibarat bola pana yang menggelinding diruang parlemen Sulbar.

Seperti apa perseteruan kedua lembaga Negara itu di Sulbar ?. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras nampaknya geram atas pernyataan orang nomor satu di Sulbar itu.

Pemicunya soal keterlambatan Pembahasan APBD P yang dunilai Gubernur ABM seperti sengaja di goreng- goreng alias diulur-ulur.

Berawal ucapan Gubernur ABM itu memercik api amarah para anggota DPRD Sulbar.

Tak ayal lagi Amalia pun mempertanyakan maksud pernyataan Gubernur ABM. ” DPRD dituding mengoreng anggaran maksudnya apa itu pak gubernur?” tanya Amalia didepan awak media saat menggelar jumpa pers di gedung DPRD Senin kemarin.

Amalia pun meminta kepada Gubenur ABM untuk mengklarifikasi pernyataanya itu.

“Jadi pak gubernur harus meluruskan terkait pernyataan yang ada  disalah satu media terkait APBD perubahan kemarin,” ujarnya.

Ia menyebut, DPRD sudah membahas siang-malam APBD P itu.

” Seharusnya pak Gub juga hadir pada saat pembahasan anggaran APBD P karena selalu diundang tapi pak gubernur tidak pernah hadir alias lari lariangi,” ketus Amalia.

MENGAPA APBD.P SULBAR LAMBAT ?

Menurut Amalia Fitri Aras, pembahasan APBD.P dituding agak lambat, pertama proyek yang putus kontrak disalah satu dinas dipaksakan oleh pihak gubernur untuk dilaksanakan.

Sedangkan kata Amalia, dinas terkait sendiri mengatakan bahwa proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan.

“Jadi kepala dinas PU ini mengatakan kayak seterikah kesini gak bisa kesana gak bisa dan ini harus dijalankan,” kata Amalia menirukan ucapan sang Kadis PU.

Kedua sebut Amalia limit waktu tidak cukup dilanjutkan karena serapan anggaran beberapa OPD masih sangat minim.

Ketiga kata dia, jadwal yang ditentukan 28- 29- 30 kala itu terjadi bencana alam gempa dan tsunami di palu.

“Jadi konsentrasi puyar karena beberapa anggota DPRD keluarganya yang ada di palu mencari tahu keberadaan keluarganya,” katanya.

Alasan lain menurut Amalia karena adannya surat edaran mendagri masalah bantuan kepalu

” Jadi ada suratnya beredar untuk membantu yang terkena pasca bencana karena Mendagri memahami kondisi saat itu,” tambah Amalia

Jadi pak gubernur kalau ada rapat seharusnya dia ikuti rapat kami bagaimna mau di ikuti di undang saja dia gak pernah hadir pada saat rapat pembahasan perubahan anggaran APBD P supaya pak gubernur tau dan paham.

Anggota DPRD lainnya, Sukri mengungkapkan hal yang senada.”Gubernur ABM kalau ada rapat dia gak pernah hadir jadi gubernur tidak paham konteks dan asal ngomong saja,” tandas Sukri.

Penulis : Andi Sapautra
Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.