Jakarta,daulatrakyat.id-
Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan atau KAPAL Perempuan didirikan pada tanggal 8 Maret 2000 sebagai tanggapan terhadap perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa reformasi.
KAPAL Perempuan menjadi wadah bagi para aktivisnya untuk mengembangkan cara berpikir kritis di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perempuan dan kelompok marginal yang masih tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.
Pengembangan cara berpikir kritis yang dibarengi dengan aksi nyata di komunitas merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial, berkeadilan gender, demokratis dan pluralis.
Untuk itu, pengembangan pendidikan alternatif yang bertujuan meningkatkan keadilan gender, otonomi, nilai-nilai pluralistik dan kepemimpinan perempuan menjadi sebuah strategi penting, khususnya untuk mendorong pemimpin-pemimpin perempuan dan kelompok-kelompok perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan baik di ranah domestik maupun publik.
KAPAL Perempuan yang berbadan hukum perkumpulan akan berkontribusi melalui visinya yaitu “Terciptanya masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang memiliki daya pikir kritis, solidaritas, berkeadilan gender, pluralis, transparan dan anti kekerasan”
“Saat ini KAPAL Perempuan telah memasuki usia 23 tahun dan terus berkomitmen untuk “Bergerak dan Mengubah, Menjangkau yang Tak Terjangkau” wilayah-wilayah sulit di Indonesia terutama Indonesia Timur.
Bekerja sama dengan multi pihak dan memposisikan kepemimpinan perempuan sebagai kelompok inti dari gerakan perempuan dalam melakukan perubahan sosial”, jelas Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan.
Wilayah-wilayah yang dijangkau KAPAL Perempuan melalui program-program langsung maupun daerah asal peserta Pendidikan KAPAL Perempuan sejak tahun 2000 antara lain di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Palembang, Lampung, Papua, Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua, Palu, Maluku, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta.
Sampai saat ini, lebih dari 10.000 alumni yang berkembang kesadaran kritis dengan perspektif gender dan pluralism serta menguat kepemimpinanya. Sebagian besar berhasil mentransformasi pemikiran kritis di komunitasnya, melakukan pengorganisasian perempuan, mengadvokasi kebijakan publik dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif.
Berkontribusi dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat kampung, desa, kabupaten, provinsi dan nasional, misalnya dalam bentuk Peraturan desa, Peraturan Bupati, pengarusutamaan gender dalam forum dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.
Peringatan 23 tahun KAPAL Perempuan ini bertepatan dengan momen Indonesia merumuskan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Besar harapan KAPAL Perempuan terhadap Indonesia agar mampu mewujudkan agendanya dalam Pembangunan Manusia.
Pembangunan Indonesia harus memastikan adanya pemenuhan hak atas pendidikan terutama pendidikan yang mengembangkan pemikiran kritis yang berkeadilan gender dan pluralis. Pendidikan yang mampu mentransformasi pemikiran dan aksi dalam merespons isu-isu sosial khususnya isu kekerasan berbasis gender. Sebuah Pendidikan yang menggerakkan semua actor dari gerakan perempuan, gerakan demokrasi, pemerintah dan legislatif.
Deputy Direktur Kapal Perempuan Budhis Utami, menyebut dalam peringatan 23 tahun KAPAL Perempuan telah menyelenggarakan Peringatan Hari Perempuan Internasional bersama LPSDM NTB, PEKA-PM NTT, YKPM Sulsel, LBH Perempuan dan Anak Morotai, PBT Padang, KPS2K Jawa Timur, BAKUMDIK Banten dan Bali Sruti Bali.
Peringatan ini, sebut Budhis Utami diselenggarakan di 9 (Sembilan) provinsi di Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Banten, Bali dan DKI Jakarta, jelas Budhis Utami, Deputy Direktur KAPAL Perempuan.
Peringatan Hari Perempuan Sedunia 2023 ini berlangsung sejak 1-18 Maret 2023 dengan beragam acara diantaranya adalah Parade Budaya dan Orasi, Penandatanganan Komitmen Mendukung Pengesahan RUU PPRT, Parade dan Pawai Musik Panci, Jalan Budaya, Tudang Sipulung (Duduk Bersama), Launching Kelas Inklusif UU TPKS, Talkshow radio dan televisi, Open Mic, Siaran Radio Komunitas, dan beragam aksi lainnya termasuk kampanye melalui platform media sosial.
Selain itu, bertepatan dengan Peringatan Hari Perempuan Sedunia ini juga akan diluncurkan “Gerakan Kesetaraan Gender 2030”.
Sementara itu, Kordinator, Pendidikan dan Advokasi program Inklusi – GEDSI Watch Ulfa Kasim menyebut, gerakan ini merupakan kolaborasi organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung upaya-upaya pembangunan kesetaraan gender menuju pencapaian SDGs di tahun 2030.(rils/dr)
