Pemprov Sulbar Raih WTP, BPK : Bukan Jaminan Tidak Adanya Fraud Dikemudian Hari

Mamuju.daulatrakyat.id– Keempat kalinya Pemprov Sulbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2017.

Dirilis kominfo Subar, predikat opini WTP itu, disampaikan oleh Pemeriksa utama BPK RI Saiful Anwar Nasution pada rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Sulbar Tahun anggaran 2017, yang berlangsung di gedung DPRD Sulbar, Selasa, 5Juni 2018.

Saiful mengatakan, predikat opini WTP yang diraih Pemprov Sulbar akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

“Atas nama pimpinan BPK RI kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Sulbar dan Gubernur beserta jajarannya atas kerjasamanya selalu berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” kata Saiful.

Saiful juga menyebutkan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk membuka adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan, namun jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka hal ini harus diungkapkan dalam LHP.

“Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan sebagai jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari”, ujarnya.

Saiful mengakui, walupun telah meraih predikat WTP, pihak BPK masih menemukan beberapa permasalahan.

Namun menurutnya tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Berikut inilah sejumlah permasalahan yang masih dalam catatan penting BPK. Pertama temuan pemerikasaan atas sistem pengendalian intern seperti pencatatan buku mutasi gudang farmasi dan kartu persediaan pada 28 unit pelayanan RSUD tidak tertib, kesalahan penganggaran belanja pada tiga OPD senilai Rp2.647.015.000 miliar, aset renovasi per 31 desember 2017 senilai Rp.26. 456. 396. 155 miliar tidak diyakini keberadaannya, pengajuan klaim pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasuional (JKN) tidak tertib.

Kedua, temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain pembayaran dan pertanggungajawaban belanja jasa medik program jaminan kesehatan pada RSUD Sulbar tidak sesuai aturan, besaran tunjangan perumahan anggota DPRD dalam pergub nomor 38 tahun 2017 tidak sepenuhnya memperhatikan kewajaran harga, pembayaran tunjangan transportasi anggota DPRD T.A 2017 melebihi ketentuan standar biaya masukan T.A 2017 senilai Rp.232.880.000 miliyar rupiah, pemberian uang representasi kepada tenaga ahli tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 160.250.000 juta rupiah dan pendistribusian pengadaan benih jagung untuk cadangan benih daerah belum dipertanggungjawabkan senilai Rp. 397.653.350 juta rupiah.

Pemprov Sulbar Raih Opini WTP ke Empat Kalinya. (Dok:DR)

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.