MAKASSAR, DAULATRAKYAT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Agenda ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat inklusi dan literasi keuangan di Sulbar.
Rapat pleno dihadiri Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Ketua dan Sekretariat TPAKD kabupaten, serta pelaku usaha sektor keuangan.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi ekonomi yang menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 menempatkan inklusi keuangan sebagai indikator utama pembangunan.
“TPAKD merupakan wujud nyata komitmen sinergi pemerintah daerah, otoritas, dan pelaku usaha sektor keuangan terhadap implementasi program Asta Cita. Dengan menjadikan inklusi keuangan sebagai prioritas, kita menargetkan capaian 98% pada tahun 2045,” tegas Muchlasin.
Pada tahun 2025, TPAKD Sulbar memfokuskan program kerja pada lima area utama, yaitu:
-
Pengembangan ekonomi daerah melalui komoditas unggulan, khususnya kakao.
-
Fasilitasi akses keuangan untuk UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan optimalisasi KUR.
-
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program LAYARKU (LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU) dan edukasi masyarakat.
-
Mendorong budaya menabung sejak dini lewat program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA).
-
Percepatan akses keuangan digital melalui implementasi layanan berbasis QRIS.
Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya TPAKD sebagai solusi dalam menjawab permasalahan petani, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan harus berjalan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Pertanian menyediakan komoditas, perdagangan menjamin distribusi, sementara sektor keuangan memberikan akses permodalan. Pendekatan ini diperkuat dengan pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian ekonomi Sulbar,” ujar Salim.
Ia menambahkan, akses keuangan adalah hak dasar masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup. Karena itu, TPAKD diharapkan menjadi lokomotif percepatan literasi dan inklusi keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Pemprov Sulbar pun mendorong seluruh unsur TPAKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, serta memastikan dukungan anggaran memadai agar program perluasan akses keuangan berjalan berkelanjutan.
