Oleh : Muslimin.M
Beberapa waktu yang lalu saya ditanya mahasiswa, mengapa oligarki sering disalahpahami oleh banyak kalangan tentang keberadaannya dalam politik ?, bukankah mereka juga bagian dari rakyat ?, pertanyaan mahasiswa ini memantik mahasiswa lain untuk saling berdebat, jika dicermati dengan baik tentang pertanyaan ini, maka sebetulnya cukup sederhana menjelaskannya dengan melihat fakta-fakta yang ada selama ini. Dari pertanyaan diatas saya akan mengurai secara sederhana tentang oligarki dan kekuasaan.
Pandangan mengenai oligarki dan kekuasaan banyak kalangan melihatnya dalam hal-hal yang terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok kecil individu itu ( oligarki), padahal dalam perspektif sosial politik, oligarki dapat dilihat sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial, kelompok kecil yang mengendalikan mayoritas begitu kontras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang justru demokrasi itu sedang diperjuangkan oleh sebagian besar kalangan saat ini.
Ketika kekuasaan hanya terkonsentrasi pada sedikit orang atau kelompok tertentu sebab mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, mengatur sistem ekonomi dan bahkan mengendalikan media untuk menjaga posisinya, dan banyak sekali fakta yang mengkonfirmasi tentang ini. Dan akibatnya terjadi ketidaksetaraan yang semakin mendalam, kebijakan yang diambil sering tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mayoritas rakyat, tetapi lebih mengutamakan keuntungan kelompok elit tersebut.
Bagi sebagian orang, oligarki dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang efisien dalam beberapa aspek karena kekuasaan yang terkonsentrasi dapat mempercepat pengambilan keputusan dan menjaga stabilitas politik dalam situasi tertentu. Namun, kondisi ini hanya berlaku apabila elit yang berkuasa mengutamakan kepentingan publik dan menghindari keserakahan yang merugikan masyarakat luas. Realitasnya, oligarki justru sering beroperasi dengan memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan untuk mempertahankan statusnya, sehingga menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks itu, banyak kalangan menilai bahwa oligarki berpotensi menghancurkan prinsip dasar demokrasi, dimana setiap orang seharusnya memiliki suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara. Dan ketika keputusan-keputusan penting lebih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik dari kelompok kecil itu, maka rakyat biasa cenderung kehilangan pengaruhnya, bahkan dalam sistem yang mengklaim dirinya sebagai demokratis. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerintahan yang lebih adil dan merata, sistem oligarki perlu ditantang, dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan distribusi kekuasaan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.
Kaitan Keduanya
Lalu, bagaimana kaitan keduanya dalam konteks demokrasi ?. Oligarki dan kekuasaan memiliki kaitan yang erat dan tidak terhindarkan sebab dalam sistem oligarki, kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil individu atau keluarga yang memiliki kontrol besar atas aspek-aspek penting dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan media. Kelompok elit ini sering menggunakan kekuasaannya untuk menjaga dan memperkuat posisinya yang pada gilirannya memperbesar ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya di masyarakat.
Kekuasaan dalam oligarki bersifat tertutup, dimana kelompok-kelompok yang berkuasa tidak hanya mengendalikan keputusan-keputusan politik, tetapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Dengan cara begini, mereka mempertahankan posisi dominansinya melalui berbagai saluran, seperti hubungan erat dengan pejabat politik, pengaruh di sektor-sektor vital seperti energi, keuangan dan infrastruktur, serta kontrol atas media yang memungkinkan mereka membentuk opini publik.
Dalam oligarki, kekuasaan tidak bersifat demokratis, karena pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh kepentingan elit, sementara suara rakyat banyak terabaikan. Hal seperti ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan dan kesempatan, serta menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan kata lain, oligarki menciptakan sistem dimana kekuasaan terkooptasi oleh sedikit orang yang memanfaatkan kedudukannya untuk menjaga dan memperbesar pengaruhnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Kaitan antara oligarki dan kekuasaan adalah tentang bagaimana sistem politik yang seharusnya melayani kepentingan bersama, tetapi pada kenyataannya, bisa tersalurkan hanya untuk kepentingan segelintir orang yang mengendalikan kekuasaan. Hal ini bisa berujung pada hilangnya asas keadilan dimana kebijakan-kebijakan yang diambil lebih memihak pada kelompok elit dan mengabaikan kesejahteraan serta hak-hak rakyat yang lebih besar.
Oligarki dalam sistem politik kekuasaan pemerintahan tidak bisa dianggap remeh sebab dapat mengendalikan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam sistem yang tidak sehat ini, meskipun negara secara formal mengklaim adanya demokrasi, adanya pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan sebenarnya terpusat pada elit tertentu yang memiliki kontrol besar terhadap sumber daya dan keputusan-keputusan penting lainnya.
Kelompok oligark ini berasal dari kalangan yang memiliki kekayaan luar biasa, hubungan politik yang kuat atau kedudukan sosial yang strategis. Mereka menggunakan posisinya untuk memengaruhi kebijakan, memperkuat kekuasaan dan menjaga status quo yang menguntungkan kelompoknya. Tentu, hal ini dapat menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan kebijakan lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit tersebut, sementara kebutuhan dan aspirasi mayoritas rakyat sering terabaikan.
Dalam sistem oligarki, mekanisme demokrasi bisa saja ada, seperti pemilihan umum atau pembentukan lembaga-lembaga negara, namun keputusan-keputusan penting tetap berada di tangan segelintir orang yang memiliki pengaruh besar, kelompok ini dapat mengendalikan apa saja infrastruktur negara mulai dari media, ekonomi, atau institusi penting lainnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Dampaknya masyarakat menjadi lebih sulit untuk mendapatkan akses yang adil terhadap peluang dan keadilan sosial.
Sebagai contoh di bayak negara, oligarki dapat terlihat melalui hubungan erat antara pengusaha besar, politisi, dan pejabat pemerintahan yang saling mendukung satu sama lain untuk melindungi kepentingan bersama. Hasil akhirnya adalah kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elit tersebut dan memperburuk ketidaksetaraan sosial.
Patut kita fahami bahwa betapa oligarki dalam sistem politik kekuasaan berpotensi menghambat perkembangan demokrasi sejati karena kontrol yang terpusat pada kelompok kecil ini sehingga mengurangi partisipasi aktif masyarakat dan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara elit dan rakyat.(**)
