MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menegaskan, OJK siap melakukan pengawasan terhadap aliran dana mencurigakan selama tahun politik.
Seperti yang dikatakan Analis Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Sulselbar, Desiyani Patra Rapang, saat memaparkan materi Pengawasan Perbankan di Era Digital dan Kebijakan Terkini di Sektor Perbankan, dalam acara media Gathering yang digelar di Bali, Selasa (5/12/2023 ).
Dipaparkan sebenarnya hampir setiap tahun OJK melakukan pemeriksaan terhadap peredaran uang. Hanya saja, kebetulan tahun ini adalah tahun politik, maka rencana pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat itu sudah masuk atensinya.
“Salah satu konsen kami itu, bagaimana aliran dana yang mencurigakan, misalnya ada kredit yang disalurkan bukan untuk tujuan penggunaannya. Pembiayaan seperti itu juga sudah kami masukan dalam konsen pengawasan kami,” ujar Desiyani.
Selain itu kata dia OJK juga melakukan join audit dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memeriksa peredaran uang mencurigakan pada tahun politik ini.
“Jadi join audit ini kita lakukan peningkatan di tahun-tahun politik. Kemungkinan besar di awal tahun kami akan lakukan pemeriksaan bersama. Kita analisis apakah ada transaksi keuangan yang mencurigakan disitu. Itu salah satu wujud pengawasan kami,” tegasnya.
Sementara Kepala Kantor OJK Sulselbar, Darwisman menambahkan, menghadapi tahun politik, OJK mewaspadai transaksi keuangan dalam jumlah yang besar.
“Ini harus kita benar-benar waspadai, dan sudah menjadi komitmen pimpinan kami, bahwa sistem keuangan di perbankan intinya harus hati-hati, jangan sampai sistem perbankan itu dimanfaatkan untuk transaksi-transaksi yang tidak legal,”jelas Desy sapaannya.
Selain itu, Darwisman menegaskan bahwa, sebagai Kepala Kantor OJK Sulselbar, ia sudah beberapa kali menyampaikan kepada seluruh pimpinan jasa keuangan perbankan untuk lebih meningkatkan kehati-hatian, utamanya dalam konteks menghadapi tahun politik
“Ini untuk menhoptimalkan sistem perbankan kita bersihkan dari praktek-praktek ilegal. Jangan sampai sistem perbankan menjadi tempat praktek-praktek tindakan ilegal, seperti kriminal, narkoba, atau yang terkait tidak pidana korupsi hingga investasi ilegal,” pungkasnya.
Darwisman menambahkan, adanya tekanan politik bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan perbankan. Penyaluran kredit yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan pertimbangan keuangan yang sehat, dapat menyebabkan peningkatan risiko bagi lembaga keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam pemaparan materi yang dipandu oleh Deputi Direktur Kantor OJK SulSelBar, Bondan Kusuma selaku moderator hadir pula sebagai Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Dyan Ristiawan yang membawakan materi Pengawasan Sektor Pasar Modal dan Upaya Mendorong Peningkatan Basis Investor Ritel di Pasar Modal.
Kemudian, Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Normasita, dengan materi Penguatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Lalu, Direktur Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Wawan Suprianto, memaparkan materi Perkembangan Pengawasan Market Conduct.
Serta Analis Eksekutif Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Mikro dan LKJ Lainnya, Maman Firmansyah, yang memaparkan materi tentang Perkembangan Fintech Peer to Peer Landing.
