MAKASSAR, DAULATRAKYAT – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (KOMS), selaku Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Sulsel, terus menggencarkan upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui kegiatan Coaching Clinic kepada jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).
“Pelaksanaan Coaching Clinic ini membahas penanganan aktivitas keuangan ilegal dengan menghadirkan narasumber dari Satgas PASTI Pusat dan OJK, antara lain Brigadir Jenderal Polisi Fajaruddin selaku Sekretariat Satgas PASTI Pusat, serta Mufli Asmawidjaja, Kepala Departemen Hukum OJK,” ujar Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan LMSt KOMS, Arif Machfoed, di Makassar, Kamis, 29/5/2025
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di dua lokasi, yakni di Kota Makassar dengan peserta dari jajaran Polda Sulsel, serta di Rantepao, yang diikuti oleh anggota Kepolisian Resor Tana Toraja dan Toraja Utara. Setiap kegiatan diikuti sekitar 100 peserta dari kepolisian.
Arif Machfoed menjelaskan, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas keuangan ilegal yang tergolong tinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, Satgas PASTI Daerah Sulsel berhasil menghentikan lima aktivitas keuangan ilegal dengan total kerugian mencapai Rp134 miliar.
“Tingginya angka tersebut disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah serta kondisi geografis yang beragam, yang menciptakan kantong-kantong masyarakat relatif terisolasi,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelindungan konsumen, karena keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi keuangan sering kali membuat masyarakat rentan menjadi korban aktivitas keuangan ilegal.
Melalui kegiatan ini, OJK bersama Kepolisian diharapkan dapat semakin optimal dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.
Deputi Komisioner OJK Rizal Ramadhani dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah sebagai aspek krusial dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.
