Oleh : Muslimin.M
Aparatur sipil negara atau ASN seringkali dihadapkan pada berbagai godaan politik yang dapat memengaruhi netralitas dan integritasnya. Hal ini tentu didasari karena ada keinginan tertentu yang berlebihan terhadap sesuatu atau bisa juga karena faktor lain yang menyandra ASN itu sendiri sehingga sulit dihindari. Salah satu faktor yang sering memengaruhi netralitas ASN adalah adanya tekanan politik tertentu, hal ini bisa terjadi karena adanya permintaan dukungan dari politik tertentu seperti ingin dipilih dan meminta difasilitasi untuk mencari dukungan yang lebih luas lagi.
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu adalah prinsip yang menuntut agar pegawai negeri atau tenaga kontrak yang bekerja di pemerintahan tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik selama proses tahapan pemilihan umum. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.
Netralitas ASN sudah diatur dalam undang-undang manajemen asn dan beberapa aturan terkait lainnya termasuk dalam kode etik ASN. Pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam pemilu dapat berakibat pada sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya. Artinya ada konsekuensi hukum yang diterima oleh asn jika tidak netral dalam pemilu dan ini bisa merepotkan asn itu sendiri apalagi kalau sanksinya kategori berat maka dapat berujung pada pemecatan.
ASN yang baik adalah asn yang mampu memberikan stabilitas dan keseimbangan dalam pemerintahan, mencegah polarisasi dan konflik yang dapat muncul dalam proses pemilu tersebut. ASN dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah sehingga masyarakat akan lebih percaya pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
ASN dan godaan politik birokrasi
ASN dalam politik birokrasi sejatinya baik dan penting karena asn adalah bagian integral dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan pemimpin politik. ASN bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi administratif yang membantu pemerintah dan memastikan bahwa program program dan layanan publik disampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Tetapi di satu sisi kadang patronase politik menjadi pilihan cerdik dan nekad bagi asn dalam meningkatkan kariernya, hal ini tentu bisa membahayakan kedudukan bagi asn itu sendiri jika tidak patuh pada aturan dan kode etik yang sudah digariskan oleh pemerintah, meskipun demikian tetap saja ada yang nekad dan cenderung memanfaatkan ini dengan mendukung atau berpihak pada politik yang memberi patronase tersebut meskipun disadari bahwa itu bisa membahayakan status dirinya sebagai asn.
ASN yang baik adalah asn yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdi negara yang loyal pada komitmen negara dan pemerintahannya, bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tugas pemerintah dengan penuh integritas dan tanpa diskriminasi. ASN harus netral mendukung terciptanya kepemimpinan yang adil dan obyektif, tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau mengambil sikap berpihak pada kelompok politik tertentu.
ASN memberikan stabilitas dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah, terlepas dari perubahan pemerintahan yang mungkin terjadi akibat pemilihan dan perubahan kebijakan. Selain itu asn juga memainkan peran penting dalam menjalankan pengawasan dan akuntabilitas dalam birokrasi seperti mendeteksi kebijakan atau tindakan yang melanggar hukum.
Netralitas asn dalam pemilu harus tetap terjaga, tidak boleh menggunakan posisi atau sumber daya pemerintah untuk mendukung kandidat atau calon tertentu. ASN harus patuh pada undang undang serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu juga mematuhi undang undang.
Transparansi dalam semua tahapan pemilu dan membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat adalah bagian penting dari netralitas asn dalam pemilu dan sekaligus menjaga demokrasi agar tetap sehat. Demokrasi yang sehat tentu ditandai dengan proses tahapan pemilu yang transparan, adil dan jujur serta netralnya asn dalam proses pemilu tersebut.
