Menyoal Aksi Heroik Menkominfo

Aksi Menkominfo Rudiantara dinilai tidak menghargai hak dan kebebasan berpendapat seorang ibu berprofesi ASN yang saat itu hadir dalam sebuah acara. Tak hanya itu, sang menteri “terhormat” juga nampak menghardik si ibu yang telah berjalan turun meninggalkan stage dengan menanyakan “Yang bayar gaji ibu siapa”.

Seketika aksi sang menteri pun mendadak viral di dunia maya. Singkat cerita terkuaklah arah pertanyaannya yang dengan eksplisit mencecar si ibu tersebut bahwa yang menggaji itu pemerintah.

Jelas aksi sang menteri memunculkan kisruh, sebab dianggap tidak seharusnya bersikap demikian terlebih di ruang publik. Bahkan menurut anggapan saya, Rudiantara ini sekurang-kurangnya telah melakukan tiga kesalahan.

Kesalahan yang pertama, bersikap tidak sopan kepada seorang perempuan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hanya karena ibu itu memberikan jawaban yang sepertinya kurang diharapkan oleh Rudiantara.

Kesalahan kedua, ada kesan Rudiantara membentuk opini publik bahwa memilih paslon capres selain capres yang Rudi maksud berarti sebuah kesalahan. Jelas hal ini keliru, sebab setiap warga negara terlepas dari apapun profesi dan latar belakangnya dalam UU dinyatakan memiliki hak untuk menentukan sikap dan keputusan politiknya, siapapun tentu saja tak punya hak intervensi apalagi menginvasi alasan-alasan di balik keputusan politik seseorang.

Dan yang ketiga sekaligus paling fatal adalah Rudiantara secara terbuka mengatakan bahwa seorang ASN digaji oleh pemerintah. Pernyataan ini tentu memancing beragam reaksi. Publik akhirnya agak sulit mencerna, mengapa seorang menteri dengan begitu gegabah “seolah-olah” mengklaim bahwa pemerintahlah yang memberi gaji kepada setiap pegawai. Padahal jelas apa yang diucapkan oleh Rudi ini keliru.

Uang negara itu uang rakyat, yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, keuntungan dari BUMN dan BUMD dan seterusnya. Dan hal ini pernah dengan tegas disampaikan Sri Mulyani saat membuka orientasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan hari ini di Sentul International Convention Center, Bogor.

Jadi jangankan seorang ASN, setiap pejabat negara bahkan memteri sampai Presiden sekalipun itu digaji oleh rakyat. Bahwa rakyat memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan negara itu adalah merupakan amanat dari UU yang telah diatur secara konstitusional.

Sebetulnya dalam posisi seorang menteri, mungkin saja ada unsur ketidaksengajaan dari aksi tersebut. Rudiantara bisa saja memiliki “excuse” andaikata ucapannya tersebut tidak terlontar di tahun politik yang kian dekat dengan Pilpres. Namun jelas, kecaman demi kecaman kian Rudi tuai, sebab secara verbal Rudiantara yang merupakan seorang menteri di kabinet Kerja pemerintahan saat ini mengindikasikan keberpihakan yang tidak seharusnya ditunjukkannya.

Terlepas dari semua itu, sudah selayaknya seorang figur yang memiliki posisi penting di sebuah negara memgedepankan sikap kehati-hatian dan kepekaan terhadap issu-issu yang sedang berkembang di masyarakat.

Terlebih jika itu terkait dengan hak dan kebebasan berpendapat. Mereka yang mengingkari kebebasan orang lain tidak layak akan kebebasan itu;

“Dan dibawah aturan Tuhan, tidak ada yang mampu menahan kebebasan,” (Abraham lincoln)

Penulis : Renny Puteri Harapan Rani Rasyid, S.I.Pem, M.AP
Jabatan : Ketua umum nasional Democracy Political Public of Indonesia (De’Polic)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.