MAKASSAR.DAULATRAKYAT.Sudah tiga kali selalu pilih pak Prabowo Subianto,jelas dan nyata tidak pernah abu-abu.
Sebagai pendukung setia, saya meyakini visi besar beliau untuk membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Namun, belakangan ini, ada tren menggelikan di ruang publik.
Setiap kali kita menyuarakan kritik terhadap kebijakan teknis pemerintah, label “Anak Abah” atau “Barisan Sakit Hati” langsung ditempelkan di dahi.
Padahal, kritik ini lahir dari keresahan mereka yang berada di lapangan, bukan dari dendam politik masa lalu. Yang saya kritisi hari ini adalah narasi “efisiensi dan penghematan” ekstrem di semua sektor dengan dalih “mengembalikan uang ke rakyat”.
Pertanyaannya: rakyat yang mana? Karena dalam kenyatannya, kebijakan “ikat pinggang” yang terlalu kencang ini justru sedang mencekik urat nadi ekonomi di daerah, khususnya di sektor pariwisata dan industri kreatif.
Ironi “Uang Kembali ke Rakyat”
Narasi bahwa anggaran dipotong demi efisiensi agar uang kembali ke rakyat terdengar sangat heroik di podium. Namun, di lapangan, kebijakan ini menjadi bumerang. Sektor pariwisata dan industri perhotelan, misalnya, sedang “terpuruk” secara sistematis.
Bukan rahasia lagi bahwa napas industri perhotelan di daerah, termasuk di Makassar, sangat bergantung pada aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Ketika anggaran daerah dipotong habis-habisan atas nama efisiensi, kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel pun berhenti.
Akibatnya fatal: pendapatan hotel merosot, operasional macet, dan ujung-ujungnya mereka menunggak bayar pajak daerah.
Bukankah pajak daerah itu yang nantinya menjadi sumber pembangunan untuk rakyat?Ini adalah lingkaran setan yang diciptakan oleh kebijakan yang kurang perhitungan.
Sektor Pariwisata dan Media Juga “Butuh Makan”
Pariwisata bukan sekadar hobi berpelesir. Namun Pariwisata adalah industri yang menghidupi jutaan orang. Begitu juga dengan industri media. Media membutuhkan kerja sama strategis dengan pemerintah untuk mendiseminasi informasi pembangunan.
Kita ingin ekonomi bergerak, tapi kerannya kita sumbat sendiri. Jika hotel sepi dan media kehilangan kemitraan, akan ada ribuan karyawan yang terancam dirumahkan.
Apakah membiarkan orang kehilangan pekerjaan adalah cara kita “mengembalikan uang ke rakyat”?
Setia Bukan Berarti Buta
Saya tetap mendukung Prabowo, tapi saya menolak menjadi pendukung yang “buta”. Menjadi loyalis bukan berarti harus mengamini setiap kebijakan yang justru menghambat perputaran ekonomi di akar rumput.
Mengecap setiap pengkritik sebagai “Anak Abah” atau “Barisan Sakit Hati” atau pengamat dadakan hanyalah cara malas untuk lari dari substansi masalah.
Kita butuh efisiensi yang cerdas, bukan efisiensi yang membabi buta hingga membunuh sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.
Jangan sampai atas nama penghematan, kita justru mematikan dapur rakyat yang selama ini sudah mandiri berjuang di sektor pariwisata, perhotelan, dan media.
Pak Prabowo, dengarlah suara dari daerah: rakyat juga butuh makan dari ekonomi yang bergerak, bukan sekadar dari narasi penghematan di atas kertas.
Penulis : Ninass
