KPAI :Pemerintah Jangan Berpikir Kualitas Pendidikan Diukur Sulitnya Soal UNBK

Jakarta.daulatrakyat.id-Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merespon adanya aduan yang masuk terkait Ujian Nasional Berbasis Kompoter (UNBK). Hal itu dikatakan Komisioner KPAI Bid Pendidikan Retno Listyarti melalui rilis yang dikirim keredaksi daulatrakyat.id Rabu, 25 April 2018.

Retno Listyarti menilai kebijakan itu tak siap dan berpotensi gangguan psikologis anak. KPAI menyampaikan keprihatinan atas kasus server Kemdikbud yang mengalami masalah di hari pertama UNBK SMP/MTs sehingga mengakibatkan keterlambatan UNBK di berbagai sekolah.

Keterlambatan tidak sekedar 30 menit seperti di sampaikan para pejabat Kemdikbud, karena KPAI menerima laporan dari orangtua yang anaknya mengikuti UNBK SMP.

Berdasarkan laporan keterlambatan mencapai 3.5 jam. Ujian sesi 1 yang seharusnya dimulai jam 7.30 molor hingga pukul 11.00 WIB. Akibatnya sesi 2 dan 3 juga molor waktunya. Sesi 3 berakhir ujian sekitar pukul 18.00 wib. Tentu saja anak-anak kelelahan menunggu dan berdampak pula psikologis anak-anak.

KPAI menyayangkan penjelasan beberapa pejabat Kemdikbud yang menyatakan bahwa Server Kemdikbud bermasalah karena kelebihan beban, dimana peserta UNBK SMP melonjak hingga 100% yaitu mencapai 4.3 juta peserta.

“Kalau sudah tahu peserta UNBK melonjak drastis, mengapa Kemdikbud tidak mengantisipasi dari awal, sehingga server anjlok mestinya tidak terjadi. Kemdikbud harusnya cara kerjanya preventif bukan reaktif,” ujarnya.

Retno mangatakan,KPAI mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas ujian nasional.

Namun, kata Retno upaya-upaya tersebut harus memiliki perspektif anak. Potensi dampak psikologis anak harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

Dengan demikian, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, terutama standar sarana dan prasarana, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga proses pembelajaran HOTS dapat dilaksanakan di berbagai sekolah.

“Sehingga kalau proses pembelajaran nya sudah HOTS maka adil jika soalnya juga HOTS,” tambahnya.

Pemerintah menurut Retno jangan berpikir bahwa meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kesulitan soal, bukan meningkatkan kualitas pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Ilustrasi

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.