KPAI Kecam Oknum Kepala SD di Bulukumba Mempolisikan Puluhan Siswanya

Jakarta.daulatrakyat.id-Puluhan murid Sekolah Dasar (SDN) di Bontominasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, harus berurusan dengan pihak kepolisian, lantaran Kepala Sekolahnya, Haerati melaporkan tindakan pengrusakan di sekolah tempat para murid SD tersebut belajar, laporan kepolisian dilakukan pada 4 Januari 2019. Hal itu disampaikan Komisioner KPAI Bid Pedidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya yang dikirim keredaksi daulatrakyat.id Selasa, 22 Januari 2019.

Bahkan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba sudah memeriksa para murid SD itu.

Mirisnya lagi, kata Retno foto-foto interogasi para murid SD itu tersebar di media sosial. Hal ini akan menimbulkan stigma negative bagi anak-anak tersebut.

Kasus tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

KPAI menyampaikan keprihatinanya atas kasus pelaporan oknum Kepsek terhadap sejumlah siswanya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Sikap oknum Kepsek menurut Retno tidak mencerminkan jiwa pendidik yang seharusnya mengayomi dan melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap para siswa yang dianggap indisipliner, dengan melibatkan wali kelas dan orangtua anak-anak tersebut.

“Terkait pengrusakan fasilitas sekolah, kepsek bisa meminta pertanggungjwaban para orangtua siswa, bukan melaporkan anak-anak tersebut ke kepolisaan,” kata Retno dengan nada kecewa.

Ia menegaskan jika pembinaan sudah dilakukan, tetapi para siswa tidak berubah, maka kepsek juga tidak patut melaporkan para siswanya tersebut ke kepolisian.

Laporan ke kepolisian menurut Retno menujukkan oknum Kepsek tersebut tidak memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah yang dipimpinnya, dan yang bersangkutan juga tidak memahami UU Perlindungan Anak.

“Tindakan mempolisikan para siswa SD tersebut, akan berpotensi kuat berdampak pada trauma psikologis bagi anak-anak tersebut,” sambungnya

Sebab itu, KPAI menyayangkan tindakan kepolisian yang tidak melindungi identitas anak-anak , bahkan foto-foto saat pemeriksaan tersebar ke media social.

Hal ini sebut Retno berpotensi kuat akan menimbulkan stigma negative bagi anak-anak tersebut bahkan hingga si anak tumbuh dewasa.

KPAI pun menghimbau masyarakat menghentikan penyebaran video tersebut melalui media social.

“Kalau ada yang menerima kiriman video tersebut, jangan disebarkan lagi, cukup berhenti di kita,” imbunya.

Lebih jauh lanjut Retno, kepolisan seharusnya berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat terduga pelaku masih berusia anak, bahkan kemungkinan besar masih berusia di bawah 12 tahun.

Menurut Retno, ada ketentuan khusus dalam SPPA terhadap anak pelaku yang berusia di bawah 12 tahun.

Penyelesaian kasus ini kata dia seharusnya cukup di lingkup sekolah dengan melibatkan anak-anak pelaku dan orangtuanya serta Dinas Pendidikan setempat.

“Anak-anak pelaku harus tetap diberi kesempatan memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang. Diversi patut digunakan dalam penyelesaian kasus ini,” katanya.

Tak hanya itu, sikap tegas KPAI telah mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk segera memeriksa oknum kepala sekolah dan menindak tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

” KPAI juga akan berkoordinasi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk melakukan pengawasan terhadap pihak kepolisian sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” pungkas Retno Listyarti.

Komisioner KPAI Bid Pendidikan Retno Listyarti

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.