KPAI Apresiasi Kebijakan Presiden Soal Pendidikan Kebencanaan

Jakarta.daulatrakyat.id- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pendidikan kebencanaan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna, pada senin (7/1/2019). Begitu KPAI Bid Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulis kepada daulatrakyat.id Rabu, 9 Januari 2019.

Retno mengatakan Presiden menginstruksikan edukasi kebencanaan untuk mulai digalakkan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, selain ke masyarakat umum.

Dengan demikian diharapkan, semua komponen masyarakat menyadari dan tanggap menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi di wilayahnya.

Tugas edukasi kebencanaan diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemenristekdikti.

Terkait pendidikan kebencanaan yang digalakkan pemerintah, ada beberapa hal penting yang wajib dijadikan pertimbangan saat pemerintah menyiapkan pendidikan kebencanaan.

Pertama, Pendidikan kebencanaan sebaiknya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, mengingat beban mata pelajaran dan kurikulum di jenjang SD sampai SMA/SMK sudah sangat berat. Agar lebih terstruktur dan sistematis, maka materi pendidikan kebencanaan bisa dimasukan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti IPS/IPA (SD), IPS/IPA terpadu (SMP) dan Fisika dan Geografi (SMA/SMK).

Pada mata-mata pelajaran tersebut, ada materi tentang bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami, dll.

“Jadi, pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan dan upaya menghadapinya bisa ditambahkan saat membahas materi-materi terkait di beberapa mata pelajaran tersebut,” ujar Retno.

Kedua, Simulasi saat bencana (baca:teknis apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana). Terkait simulasi, Pemerintah wajib melatih para guru dan kepala sekolah di berbagai daerah agar dapat mempraktikan simulasi bencana di sekolahnya secara rutin, misalnya sebulan sekali.

Tujuannya kata Retno agar anak-anak sejak dini sudah dididik untuk siap menghadapi bencana.

“Anak menjadi paham apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi dimanapun, terutama di sekolah. Ini sangat penting untuk meminimalkan korban,” ujarnya.

Ketiga, Pemerintah daerah wajib memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul ada di semua sekolah tanpa kecuali, sebab jika jalur evakuasi tidak ada, maka simulasi bencana sulit dipraktikan.

“Karena saat saya melakukan pengawasan kasus di berbagai daerah dan berkunjung ke sekolah, saya menemukan masih banyak sekolah tidak memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul, padahal peluang bencana terjadi saat anak-anak berada di sekolah sangat besar,” tambahnya.

Ujian Nasional 2019 di Sekolah-sekolah Darurat

Ujian Nasional tinggal tiga bulan lagi, sementara di sekolah-sekolah darurat banyak sekolah tidak mampu menyelesaikan kurikulum nasional karena situasi dan kondisi sekolah darurat yang memang serba darurat juga proses pembelajarannya serta sarana dan prasarana pembelajarannya yang serba kekurangan.

Oleh karena itu, KPAI mendorong Kemdikbud dan Kemenag untuk melaksanakan penilaian dalam Ujian Nasional (UN) dengan menguji soal-soal UN 2019 di wilayah-wilayah terdampak bencana dibedakan dengan sekolah yang tidak mengalami dampak bencana.

UN di sekolah-sekolah darurat menurut Retno semestinya di sesuaikan dengan batas pembelajaran yang mampu di selesaikan para siswa di sekolah-sekolah darurat tersebut.

Selain itu, lanjut Retno untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya, juga harus dipertimbangkan untuk UN-nya disesuaikan dengan batas pembelajaran yang mampu diselesaikannya.

“Jangan sampai, anak-anak di wilayah bencana, diuji dengan materi yang tak pernah diajarkan atau tak pernah diterimanya,” pungkas Retno Listyarti.

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.