MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya capaian realisasi program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih di bawah 50 persen dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025 yang digelar di ruang Komisi A DPRD Makassar, Jumat (11/7/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, dan Haji Irwan Djafar beserta anggota Komisi A lainnya, termasuk Tri Sulkarnaen. Hadir pula perwakilan dari SKPD mitra kerja Komisi A dalam forum evaluasi rutin ini.
Dalam keterangannya usai rapat, Tri Sulkarnaen menyayangkan lambannya progres pelaksanaan program. Ia menekankan bahwa memasuki triwulan ketiga seharusnya capaian program sudah menembus angka 50 persen.
“Ini sudah triwulan ketiga, tetapi capaian masih di bawah 50 persen. Kalau begini, dikhawatirkan pengelolaan program di akhir tahun bisa tergesa-gesa dan berisiko merugikan pemerintah kota maupun masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya keseriusan dari SKPD dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan agar tidak terjadi akumulasi pekerjaan di akhir tahun anggaran. “Kalau dibiarkan, bukan hanya kinerja yang terhambat, tapi pelaksanaan APBD pun jadi tidak optimal,” lanjutnya.
Salah satu catatan penting dari rapat tersebut adalah permasalahan di Dinas Kominfo Makassar. Disebutkan bahwa terdapat anggaran protokoler yang sudah tidak dapat dimanfaatkan karena terjadi pergeseran fungsi dan kebijakan internal. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan dalam perencanaan awal program.
“Ke depan, perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai anggaran yang ada tidak bisa digunakan karena perubahan struktur kegiatan. Ini akan berdampak pada efektivitas layanan publik,” tegas Tri sapaannya.
Selain itu, pihak Komisi A juga mengingatkan agar pengadaan sistem keamanan seperti CCTV dilakukan secara maksimal. Kualitas dan keamanan data harus dijaga agar tidak hanya sekadar pemasangan simbolik tanpa dampak jangka panjang.
Komisi A juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan intensif. Jika hingga triwulan ketiga realisasi program masih stagnan, maka mereka tidak segan memberikan catatan khusus bahkan rekomendasi evaluasi kinerja kepada pimpinan daerah.
