Luwu Utara, daulatrakyat.id — Ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten Luwu Utara Suaib Mansur menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022, di aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Senin (12/09)
Laporan Ketua TKPK Suaib Mansur mengatakan, rapat koordinasi yang kita laksanakan ini merupakan moment untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022
“Menyamakan persepsi sekaligus sebagai ajang untuk membangkitkan semangat kita untuk peduli dan fokus pada permasalahan daerah ini. Rakor ini diikuti oleh sekitar 45 peserta yang berasal dari unsur anggota DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah yang juga merupakan TKPK Kabupaten beserta Kasubag Perencanaan masing-masing, Camat se Kabupaten Luwu Utara, BPS Luwu Utara, dan seluruh anggota sekretariat TKPK Kabupaten,”kata Suaib Mansur dalam laporannya
Ia menjelaskan tujuan dari pelaksanaan rakor ini adalah untuk melaporkan progres pelaksanaan penaggulangan kemiskinan tahun 2022 kepada Bupati selaku Penanggung Jawab
“Untuk mendapatkan informasi terkait dukungan data oleh BPS melalui kegiatan Regsosek dalam penanggulangan Kemiskinan,”jelasnya
Menurutnya, kemiskinan secara garis besar terdiri atas 2 (dua) strategi, yaitu : pengurangan beban pengeluaran dan Peningkatan pendapatan warga miskin melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas
“Kami selaku ketua TKPK Kabupaten, melaporkan progres penanggulangan kemiskinan tahun 2022, untuk tahun ini seluruh intervensi dilaksanakan berdasarkan Data DTKS,”ujar Suaib Mansur yang juga wakil Bupati Luwu Utara
Selain itu Suaib juga melaporkan bahwa selain memantau dan mengawal intervensi warga miskin yang sedang berjalan pada Perangkat Daerah, Tim TKPK Kabupaten juga sedang mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan yang lebih rasional.
“Yaitu intervensi warga miskin dengan indikator yang sama dengan indikator Susenas BPS (sisi pengeluaran), kami menyebutnya dengan Aksi 3T (Temukan, Temui, dan Tuntun) pada bulan September ini kami telah menyelesaikan pendataan warga,”pungkasnya
Sementara itu Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dalam sambutannya mengungkapkan, kita perlu mengevaluasi SKPD jangan sampai tidak mengetahui program data DTKS, karena ada angka rill yang harus kita intervensi
“Ada kondisi nasional dan global yang kita hadapi yaitu kenaikan harga BBM diikuti oleh angka kemiskinan yang juga memicu kenaikan inflasi. Dari 34 provinsi hanya ada 5 provinsi yang dibawa inflasi bahkan Sulsel sudah berada di angka 7 persen dan ini warning,”ungkap Indah dalam sambutannya
Indah menuturkan, kita bersyukur di wilayah Luwu raya data inflasi perbulan agustus berada didalam kondisi terkendali yaitu 3-4 persen dan rata-rata daerah disulsel inflasinya 5 persen ini menjadi warning bagi kita
“Sebagian penyebab inflasi disektor pangan, tetapi untuk kabupaten luwu utara masih mencukupi apalagi didaerah kita baru saja panen raya, dan Kontribusi harga pangan pada kemiskinan itu sekitar 74 persen dan relatif terkendali,”tuturnya
Indah mengatakan, rakor rutin seperti ini penting untuk mengevaluasi apa-apa yang harus kita lakukan sebelum SK penerima bantuan program dari DTKS. Kita ingin setiap bantuan yang kita berikan betul-betul menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah
“Saya meminta data yang kita miliki itu sangat penting sambil menungggu data regsosek (registrasi sosial ekonomi). Oleh karena itu data pegangan kita adalah data verivali data dtks dari dinas sosial,”Pinta Indah
Ia berharap Bappelitbangda melakukan pendampingan penguatan untuk musyawarah, verifikasi dan validasi bersama Dinas PMD dan dinas sosial, data ini harus ready setiap waktu
“Kita berharap bagaimana memastikan penerima program untuk peningkatan pendapatan yang efektif, tugas kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, kita harus mampu mengukur dampaknya dan outcomenya,”harapnya
Lebih Indah menegaskan sebelum SK dibuat, SK penerima program dilihat dari DTKS karena pendataan ditingkat awal memang perlu dibenahi, data biasa tidak terkualifikasi olehnya pendampingan perlu dilakukan
“PR kita adalah mengedukasi masyarakat untuk memberikan informasi karena sasaran pendataan ini adalah rumah tangga berpenghasilan rendah,”tandasnya.(hms/jal)
