Ketua DPRD Depok Tunjukkan Arogansinya

 

DEPOK,DAULATRAKYAT.ID – Satu lagi pertunjukan arogansi dilakukan oleh pejabat publik. Kali ini terjdi Kota Depok.

Hendrik Tangke Allo, kader partai PDIP yang kini menjadi Ketua DPRD Kota Depok mengusir secara kasar Supian Suri Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok dari ruang sidang Paripurna DPRD Depok.

Peristiwa tidak terduga ini terjadi pada hari Kamis (3/1/2019) sebelum dimulainya sidang paripurna beragendakan Pembukaan Masa Sidang I 2019 yang dihadiri sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok.

“Anda silahkan keluar ruangan. Silahkan lapor Walikota Depok aksi saya ini,” ucap Ketua DPRD Depok Hendrik T Allo secara mendadak mendatangi sejumlah pejabat Pemkot Depok yang hadir dan tengah duduk dibalkon tamu undangan di sisi sebelah kanan ruang sidang paripurna DPRD Depok.

Pengusiran yang dilakukan Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo yang datang bersama Wakil Walikota Pradi Supriatna langsung dijawab Kepala BKPSDM Depok, Supian Suri, kehadirannya di ruang Sidang Paripurna DPRD karena ada undangan resmi.

Akan tetapi, jawaban tersebut malah membuat Ketua Depok semakin marah dan menyuruh keluar ruangan tanpa harus menunggu dimulainya paripurna. Sejumlah pejabat dan tamu undangan di ruang Sidang Paripurna DPRD yang melihat kejadian tersebut menilai tak elok, memalukan dan terlihat arogan.

“Seharusnya disampaikan dengan perlahan dan baik – baik bukan menunjukan ke ego an nya, ” kata seorang pejabat di Kota Depok.

PENGUSIRAN TERKAIT MUTASI

Diduga peristiwa pengusiran Supian Suri ada kaitan dengan rotasi dan mutasi jabatan di Pemerintahan Kota Depok pada akhir tahun lalu. Hendrik mengatakan, ketika Wali Kota ingin melakukan mutasi maupun rotasi khususnya di lingkungan DPRD Kota Depok, pemerintah sudah mengatur bahwa harus berkoordinasi dengan pimpinan dan DPRD.

Sementara itu, Supian Suri mengatakan, ketika diminta keluar ruangan dia pun akhirnya mengikuti instruksi tersebut. Ketika ditanya pemicu pengusiran tersebut, Supian menduga hal itu ada kaitan dengan mutasi dan rotasi.

“Mungkin ini terkait proses mutasi promosi. Kesimpulan saya mungkin begini, setiap orang kan punya keinginan. Kemarin pak ketua menyatakan beberapa orang yang terkait promosi. Saya sudah sampaikan ke tim. Tapi apa yang menjadi keinginan beliau belum terakomodir. Nah itu yang beliau nggak terima terhadap keputusan yang sudah ditentukan,” katanya.

Dia menceritakan kronologis pengusiran terhadapnya. Dia mengaku kaget ketika ketua DPRD memintanya keluar.

“Saya sudah bilang kalau saya memenuhi undangan tapi tetap diminta keluar. Ya sudah saya keluar. Setelah itu saya tidak tahu lagi,” pungkasnya.

Pengusiran Supian Suri akibat dari kekecewaan Ketua DPRD Depok kecewa lantaran dua orang titipan atau usulan agar diangkat menjadi kepala dinas (Kadis) dan pargantian kepala bagian (Kabag) Umum DPRD tidak sesuai harapannya.

“Sebelum pelantikan ratusan pejabat di Pemkot Depok (31/12/2018), Pak Ketua DPRD Hendrik T Allo mengajukan dua orang nama untuk diangkat menjadi Kadis serta Kabag Umum DPRD, ” ungkapnya.

Menurut dia, usulan atau titipan dua nama itu diberikan dua minggu sebelum adanya mutasi di Pemkot Depok. “Tidak hanya lisan tapi melalui surat resmi juga dikirim ke Pemkot Depok dan Pak Walikota Muhammad Idris juga sudah tahu surat dan permintaan dari Ketua DPRD. Tapi kegiatan mutasi dan pelantikan juga diketahui Komisi ASN jadi bukan hanya Walikota Depok saja, ” pungkasnya.

Sikap kurang beretika dan otoriter dipertontonkan oleh ketua DPRD Kota Depok yang juga kader PDIP (Ketua DPC) banyak disesalkan oleh banyak pihak.

“Harusnya ada kesantunan dan kesopanan dari pejabat publik. Mengusir seseorang itu harus ada alasan”. Kata Jerry Massie Pengamat Politik Indonesian Public Institut (IPI) (3/1).

Jerry menilai ketua DPRD Depok perlu dibina akan tata krama sebagai seorang pejabat. Dia kan duduk sebagai wakil rakyat. Yang dia usir itu seorang birokrat atau eksekutif dan bagian dari legislatif. Sepatutnya keduanya bisa bersinergi. Bukan malah mengusir.

“Ini contoh pemimpin aneh bin ajaib tak pantas dipilih lagi. Harusnya dia menjadi teladan yang baik. Apa susah ngomong baik-baik”,ungkap Jerry.

Dikatakan Jerry, Komunikasi antara verbal dan non verbal perlu dilakukan biar ke depan antara keduanya sinkron dan tidak ada conflict of interest

Apalagi diduga ada masalah titip menitip perlu dihilangkan biar pemerintahan berjalan baik. Ini kan bagian abuse of power penyalah gunaan wewenang.

“Kan ada Baperjakat dan fit and proper serta lelang jabatan maupun kebijakan politis walikota,” tutup Jerry.

Editor Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.