JAKARTA.DAULATRAKYAT.ID.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terus mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi. Upaya ini dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan data petani, sekaligus mengintegrasikan sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenkoo Perekonomian, Ismariny mengatakan bahwa, upaya perbaikan ini didapat melalui kegiatan kunjungan lapangan dan diskusi bersama stakeholder terkait di Yogyakarta, Selasa (24/5/2022).
“Kami akan terus mendorong berbagai upaya perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengarah pada ketepatan sasaran, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan produktivitas pertanian,” demikian ungkap Ismariny.
Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh seluruh stakeholder utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretarian Negara, pemerintah daerah, produsen pupuk subsidi PT Pupuk Indonesia (Persero), petani, distributor, kios, hingga petugas penyuluh lapangan (PPL).
Adapun tata kelola pupuk bersubsidi saat ini dimulai dari penyusunan atau input data kebutuhan pupuk petani ke Recana Defintif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari masing-masing petani yang tergabung pada kelompok tani (Poktan). Input data dimulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi yang akhirnya ditetapkan alokasinya oleh Kementerian Pertanian.
Dalam pertemuan ini juga, dikatakan Ismariny telah dilakukan simulasi langsung skema tata kelola pupuk bersubsidi mulai dari penyusunan hingga penyalurannya. Hasilnya, seluruh stakeholder yang terlibat sepakat untuk menjalankan data dan integrasi digitalisasi pupuk bersubsidi.
Salah satu contoh integrasi digitalisasi yaitu memanfaatkan sistem digital yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Pasalnya, kedua sistem digital ini memiliki tujuan yang sama yaitu memudahkan petani dalam mengakses atau menebus kebutuhan pupuk subsidinya.
“Oleh karena itu untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, para pihak telah sepakat untuk melakukan perbaikan dan integrasi sistem perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut di bawah Kemenko Perekonomian,” ungkapnya.
