MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Sektor pariwisata merupakan sektor yang juga banyak memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) namun karena adanya Pandemic Covid19 isu global yang pada awalnya menjadi momok menakutkan bagi dunia.
Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai terbiasa hidup berdampingan dengan Covid19 bahkan bandara pun mulai dilonggarkan dengan memberlakukan kebijakan perketat protokol kesehatan bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik
Sekira 3 bulan jelang tahun baru pengunjung mulai rame dibandara bahkan sudah banyak ingin berlibur dengan memesan paket tour alias perjalanan.Sebulan jelang Tahun baru pemerintah pun mulai memperketat protokol kesehatan dengan memberlakukan pemeriksaan swab pcr,rapid antigen dan rapid anti body yang dinilai memberatkan wisatawan padahal sebelumnya hanya rapid test saja.
Para pelaku pariwisata termasuk perusahaan travel mengeluhkan hal tersebut.Karena adanya kebijakan baru itu mau tidak mau mengeruk kantong mereka dimana surat keterangan kesehatan bebas covid19 itu pun hanya berlaku dua hari.Tentunya ini berat bagi wisatawan maupun pekerja alias pebisnis yang kerjaannya bolak bali1k luar kota.
Menanggapi hal tersebut Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaeman dalam jumpa pers Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) yang digelar di Hotel Four Points Makassar mengakui hal tersebut.
“Saya kira ini juga yang akan kita bahas bagaimana mendongkrak kunjungan wisatawan dimana sebelum covid19 biasanya pengunjung sebanyak 11 ribu orang masuk ke Sulsel namun mengalami penurunan hingga 35 persen.Inilah yang akan kami kerjakan kedepannya selain bekerjasama dengan angkasa pura dalam hal ini booking fly.Kita akan menggagas bagaimana agar pengunjung tidak hanya lewat saja namun Sulsel dijadikan salah satu tujuan atau lokasi destinasi wisata agar tercapai program wisata yang suistanable alias berkelanjutan,”ujarnya.
Sementara itu Staf Ahli BKPM Pusat Indra Darmawan menambahkan bahwa yang paling berdampak selama pandemic adalah sektor pariwisata khususnya Wisman secara global menurun hampir 1 Miliar orang.
Terkait kebijakan Bandara dalam hal ini angkasa pura diakui Indra bahwa diawal pandemic memang tertutup namun akhirnya dibuka juga dengan
kebijakan gas dan rem.
“Jadi kebijakan kita tergantung dari situasi dan kondisi pandemic dan sekarang sudah mulai dibuka sesuai perkembangan kasusnya,”terangnya
Sementara itu Ketua DPD Asita Sulsel Didi Leonardo Manaba beberapa waktu lalu juga mengeluhkan kebijakan pemerintah tersebut yang dinilai terlalu berlebihan dan pastinya memberatkan para wisatawan dan pelaku pariwisata berdampak pula pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita akui memang ini untuk kebaikan bersama tapi khan terlalu berlebihan.Kami yang bergelut dibidang ini mengeluhkan ini apalagi klien kami yang sempat mengcancel perjalanannya karena berat diongkos dalam hal ini mereka harus menambah kocek untuk tes ini dan tes itu,”curhat Didi.
Adapun Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) tersebut membahas juga tentang berbagai sektor yang menjadi titik berat dalam mengundang investor.
Didi meminta pada pemerintah untuk merevisi aturannya di Bandara,mengingat kasus pandemic Covid19 di Sulsel juga angkanya sudah mulai menurun.
Forum tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang didukung sepenuhnya oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam fungsinya sebagai Regional Investor Relations Unit (RIRU) yang berfungsi memediasi antara Pemprov Sulsel dan Investor
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Selatan Budi Hanoto meyakini pasca pemulihan ekonomi nasional perlahan tapi pasti semua sektor yang terdampak covid19 sudah mulai bangkit.
“Bank Indonesia punya banyak perwakilan di setiap negara pastinya akan bekerja sesuai fungsinya sebagai mediator antar Pemprov Sulawesi Selatan dan investor di dunia,”terang Budi.
Peluang investasi dunia semakin terbuka lebar apalagi dengan adanya pengembangan marketplace di Sulawesi Selatan dengan tiga program prioritas antara lain investasi,perdagangan dan pariwisata.(ninaannisa)
