Kades Boddia Membantah Cari Kekayaan Lewat Prona

Takalar.daulatrakyat.id- Kepala Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar,Sulsel , kini menjadi sorotan diwilayahnya.

Pasalnya proyek nasional agraria (PRONA) yang dialokasikan pemerintah sekitar 900 bidang tanah melalui badan pertanahan Kabupaten Takalar diduga pungut biaya sebesar Rp300 ribu. Hal itu diungkapkan sumber daulatrakyat.id terpercaya dan enggan di tulis namanya.

Bahkan sang istri Kades disebut-sebut berada dipusaran yang diduga pungli itu. Sayang sumber tak menyebut nama istri kades.

Sumber tersebut menyebutkan, dari satu mata uang (prona) menghasilkan hampir Rp300jt

“Belum lagi dana desa setiap tahunnya diduga lebih dominan dimanfaatkan untuk memperkaya diri kepala desa ketimbang untuk kepentingan rakyat,” ujar sumber tersebut.

Sumber daulatrakyat.id menambahkan pada 2017 ada Rp879.076.000,- dana desa yang diterima kepala desa. Namun dari jumlah itu, katanya tidak sampai 50 persen digunakan membiayai pembangunan di desa.

“Diduga selebihnya hanya dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi sebagai upaya menambah kekayaan,” sumber tersebut menambahkan.

Idealnya dana desa itu, kata sumber lagi 10 persen dari dana desa untuk belanja pada sektor pendikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan dengan total Rp160jt lebih.

Selain itu, lanjut sumber tersebut alokasi dana desa yang jumlahnya Rp413.225.000,- sebagai penghasilan perangkat desa masing-masing; kepala urusan, staf dan kepala dusun.

“Kebiasaan kepala desa tidak menyerahkan tepat waktu bahkan sesekali tidak diserahkan kepada yang berhak menerima,” lagi kata sumber.

Segedar catatan, penghasilan perangkat desa pada tahun 2017 seperti kepala urusan bersama staf sebesar Rp1.2 juta per bulan. Kepala dusun Rp1 juta/ bulan. Sedangkan penghasilan BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota masing-masing per bulan menerima sekitar Rp700ribu,Rp600 ribu- Rp500ribu, serta honor pelaksana tekhnis pengelolaan keuangan, panitia pemeriksa barang.

Kepala Desa Boddia, Makmur Malo S.Sos yang dikonfirmasi via ponselnya (30/07) membantah tudingan itu. Ia mengatakan tidak pernah memintai masyarakat untuk membayar prona. ” Itu hanya fitnah,” bantahnya.

Namun dia mengakui jika yang dibayar itu seperti pembuatan akta hibah atau akta jual beli.

Kades Bodia Saat Berkaroke (dok:dr)

Penulis : Maggarisisaiyye
Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.