Insitut Kapal Perempuan Luncurkan Gerakan Bersama Kepemimpinan Perempuan yang Responsif Gender

 

Mataram.daulatrakyat.id-Tepat satu tahun terbitnya Peraturan Presiden RI No.59/2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB atau SDGs, Institut KAPAL Perempuan dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra dari program MAMPU menginisiasi sebuah gerakan SDGs yang responsive gender.

Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen dan kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs.

Hari ini, Komitmen kerjasama multipihak diluncurkan di Gedung Graha Bhakti Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Rabu, 25 Juli 2018 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Menurut Direktur Insitut Kapal Perempuan Misiya, peluncuran ini diitandai dengan penyerahan Deklarasi multipihak dan dokumen rekomendasi hasil konsultasi publik kepemimpinan perempuan dalam pencapaian SDGs oleh Menteri KPP dan PA kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

“Peluncuran ini sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Anak dan Kampanye Stop Perkawinan Anak di NTB,” kata Misi melalui rilisnya Rabu, 25 Juli 2018.

Misi mengungkapkan kegiatan ini dihadiri oleh 1.100 (seribu seratus) peserta yang berasal dari unsur pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah di 10 kabupaten/kota, anak-anak, remaja, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, Forum Kerukunan Umat Beragama, Organisasi Masyarakat Adat, urnalis, Akademisi, Kelompok Disabilitas, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian SDGs tingkat nasional, Mitra Pembangunan, DFAT, Sekretariat MAMPU, Filantropi, mitra MAMPU (Koalisi Perempuan Indonesia, Pekka, Migrant CARE, BhakTi, Aisyiyah, dan Yayasan Kesehatan Perempuan) dan Organisasi Perempuan Akar Rumput yang sebagian besar dihadiri oleh Sekolah Perempuan Lombok Utara dan Lombok Timur.

Kata Misi, gerakan Kepemimpinan Perempuan yang diluncurkan merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun kerjasama Institut KAPAL Perempuan, LPSDM, Pekka dalam program MAMPU di Lombok Utara dan Lombok Timur. Secara khusus pembelajaran ini diambil dari implementasi strategi penghapusan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan. Penguatan kepemimpinan perempuan ini merupakan bagian dari Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

Misi sebut deklarasi ini adalah sebuah inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Bappenas) dan Australia (diwakili oleh DFAT) yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui kemitraan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Pemerintah Indonesia.

lebih jauh, Misi menambahkan berbasis pengalaman diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan akar rumput ini terbukti menjadi kunci dalam pembangunan.

Hari ini, ujar Misi berbagai pemangku kepentingan berkomitmen dan mendeklarasikan sebuah gerakan yang memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya kepemimpinan perempuan untuk memastikan SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformatif.

“Gerakan ini diformulasikan melalui konsultasi publk SDGs di Lombok Utara dengan komitmen bersama dengan mendeklarasikan tekad,” jelasnya.

Direktur Insitut Kapal Perempuan Misiya (Dok:dr)

Berikut inilah 4 point tekad deklarasi bersama yang diserukan Insitut Kapal Perempuan.

1. Terlibat aktif melaksanakan dan mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif dengan memastikan penerapan prinsip “tidak seorangpun ditinggalkan” untuk terlibat dan menikmati hasi-hasil pembangunan.

2. Mengintegrasikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan penguatan kepemimpinan perempuan untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Membangun kemitraan yang setara, menyertakan semua pihak dalam kelembagaan dan tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, memperkuat potensi sumberdaya manusia, memberikan afirmasi dan menyediakan ruang partisipasi terutama kepada kelompok-kelompok yang potensial ditinggalkan diantaranya perempuan dan kelompok marginal lainnya.

4. Mengatasi masalah-masalah yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama mengatasi hambatan geografis di wilayah pegunungan, terpencil, dan perbatasan, melakukan reformasi produk hukum dan norma-norma konservatif yang menghambat pencapaian keadilan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perdamaian.

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.