Inilah Trend Kasus Aduan yang masuk ke KPAI Hingga Mei 2018

Jakarta.daulatrakyat.id-Dalam rangka memperingari Hari Anak Nasional tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan trend kasus Pendidikan tahun 2018

Komisioner KPAI Bid Pendidikan Retno Listyarti mengatakan pada April-Mei 2018, KPAI banyak menerima pengaduan atau laporan terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menggunakan soal HOTS, dimana siswa dan orangtua mengeluhkan tentang soal-soal UN yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang selama ini diterima oleh peserta didik dari para gurunya, baik siswa jenjang SMP maupun SMA/sederajat.

“Anak-anak juga protes di media social dan berpendapat bahwa itu bukan soal HOTS tapi sual sulit karena mereka tidak pernah mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan HOTS. mereka Laporan ternbanyak dari jenjang SMP,” kata Retno melalui rilis yang dikirim ke radaksi daulatrakyat.id.

Selain sistim Hots, pada Juli 2018 kata Retno, pihak KPAI menerima pengaduan terkait Sistem Zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya beberapa pelapor mengadukan terjadinya error dalam System Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sehingga para orangtua siswa mengeluh, system zonasi juga memicu stress para orangtua dan anaknya, bahkan ada seorang ibu yang mengadu ke KPAI mengalami pendarahan saat mengurus sekolah anaknya karena stress dan kelelahan, kasus ini terjadi di Tangerang Selatan.

Dikatakan Retno, kurangnya sosialisasi terkait tata cara penerimaan PPDB dengan sistem zonasi menjadi salah satu penyebabnya.

Para orangtua menurut dia masih berpikir bahwa hasil nilai UN yang tinggi akan menjamin anaknya diterima di sekolah pilihannya, padahal system zonasi benar-benar mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah, semakin dekat rumahnya dari sekolah makin peluang diterima semakin besar.

Retno menilai, dinas-dinas pendidikan daerah juga memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang pembagian zona PPDB, akibatnya banyak daerah padat penduduk yang tidak memiliki sekolah negeri berdampak anak-anak di daerah tersebut kehilangan akses menempuh pendidikan di sekolah negeri.

“Laporan terkait kasus ini berasal dari Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, Jogjakarta dan Bali,” ujar Retno.

Tak hanya itu, Komisioner KPAI bid pendidikan ini mengungkapkan, masih banyak kasus kekerasan yang dialami oleh anak di lingkungan pendidikan, seperti kekerasan seksual, fisik dan psikis yang dilakukan oleh pendidik, ataupun sesama siswa di sekolah.

Retno menyebutkan paling banyak laporan kekerasan fisik di jenjang SD dan SMA. Adapun laporan kekerasan seksual yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik terbanyak terjadi di jenjang SD dan SMP.

Diawal tahun 2018 sebut Retno, kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lingkungan sekolah mengakibatkan puluhan murid menjadi korban. Kasus terbaru adalah kekerasan Seksual terhadap 12 anak SD di Depok.

Ia memandang terjadinya perubahan trend korban kekerasan seksual di pendidikan, kalau sebelumnya anak perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, maka tahun 2018 anak laki-laki lebih rentan menjadi korban.

Kekerasan seksual menurut dia dapat dilihat misalnya yang di lakukan guru di salah satu SMP di Jakarta korbannya 16 siswa, di Kabupaten Tangeran korbannya 41 siswa, di Kota Surabaya korbannya 65 siswa, Di Depok korbannya 12 siswa. Apaun siswi perempuan menjadi korban kekerasan seksual di salah satu SMP di Jombang sebanyak 25 siswi dan pesantren di Bandung Barat sebanyak 7 siswi.

“Data tersebut menunjukkan anak laki-laki lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum guru,” pungkasnya.

Ilustrasi

Editor : Salim Majid

 

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.