Ini Alasan KPAI Mengapa Pendidikan Kebencanaan Urgen

Jakarta.daulatrakyat.id- Sebuah Harian Nasional beberapa hari belakangan ini, di halaman depan, kerap memberitakan ancaman bencana gempa dan tsunami dari patahan aktif di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di pulau Jawa dan sekitarnya berdasarkan hasil riset para peneliti gempa bumi yang juga sudah dipublikasi di berbagai jurnal ilmiah internasional.

“Memang, kita tak harus panik, namun juga tak boleh menafikan, apalagi mengabaikan risiko bencana. Jangan juga data-data para ahli ini dianggap menakut-nakuti dan mengancam investasi di daerah,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis kepada daulatrakyat.id Jumat, 11 Januari 2019

RIBUAN BANGUNAN SEKOLAH MASUK ZONA KERENTANAN TINGGI

Bedasarkan Peta Sumber Gempa Nasional 2017 telah memetakan jalur patahan darat di Indonesia, walaupun sebagian besar belum dalam skala detail. Dari peta termutakhir ini diketahui sebanyak empat juta penduduk dan 2.892 bangunan sekolah berada dalam zona bahaya radius satu kilometer dari jalur sesar.

Menurut Peta (2017) tersebut, ditemukan fasilitas pendidikan di zona kerentanan tinggi sebanyak 2.892 bangunan sekolah, fasilitas kesehatan sebanyak 40 rumah sakit dan 126 puskesmas, dan jumlah penduduk mencapai 4.103.975jiwa. Sedangkan infrastruktur transportasi sebanyak 11 pelabuhan, 21 terminal, 2 stasiun, 237 ruas jalan provinsi sepanjang 652,3 km, 31 ruas jalur kereta api dengan panjang 83,3 km, 15 ruas jalan tol sepanjang 20,1 km.

 Data-data valid tersebut dikemukan dari hasil penelitian dan perhitungan para ahli gempa bumi.

Atas respon tersebut, maka pihak KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera memperhatikan data-data tersebut dengan mengedukasi dan membangun kesadaran warga Negara akan ancaman bencana, karena kesiap-siagaan menghadapi bencana akan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Segera membuat papan petunjuk evakuasi dan titik kumpul di semua sekolah dan juga di lingkungan RT/RW, yang berada di zona rentan bencana maupun tidak, dan menggalakkan sosialisasi ke masyarakat maupun pihak sekolah untuk simulasi bencana secara rutin. Sehingga siswa dan masyarakat paham apa yang harus dilakukan disaat bencana terjadi.

Dengan jangka panjang, pemerintah harus secara bertahap menyiapkan program relokasi sekolah yang berada persis di jalur patahan untuk dipindahkan ke jalur yang aman di sisi kiri atau kanan dari jalur patahan tersebut.

Banyaknya bangunan sekolah yang berada pada zona kerentanan tinggi, maka KPAI juga mendorong Kemdikbud, Kemenag dan Dinas-dinas pendidikan sesegera mungkin membuat program pelatihan bagi seluruh guru untuk memiliki kemampuan melakukan simulasi bencana di sekolah, mengingat bencana bisa datang saat anak-anak berada di sekolah.

Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas terkait di daerah diwajibkan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul. Sehingga, ketika bencana terjadi, masyarakat tidak kebingungan harus kemana.

KPAI juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas terkait di daerah diwajibkan memastikan bahwa program simulasi secara berkala dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA/SMK. Pengawasan terhadap pelaksanaan simulasi menjadi penting untuk membentuk kesadaran dan kebiasaan.

Tak hanya itu, pihak KPAI mendesak Kemdikbud, Kemenag dan Kemenristekdikti untuk segera menyusun kurikulum pendidikan kebencanaan yang dimasukan dalam mata pelajaran terkait, sehingga tidak membebani peserta didik.

“Pengetahuan kebencanaan sangat penting diberikan, sehingga kita dapat memaksimalkan mitigasi bencana, dan menguatkan logika dan rasionalitas peserta didik bahwa bencana di negeri ini adalah keniscayaan yang harus diantisipasi dengan kesiapsiaagaan, bukan mengaitkan bencana dengan azab dan politik,” pungkas Retno.

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.