Gubernur : Sertifikat Bisa Digunakan Bermitra dengan Perbankan untuk Modal Usaha

MAKASSSAR,DAULATRAKYAT.ID – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah membuka acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk rakyat yang digelar di Lapangan Indoor PT. Telkom di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (26/12). Pada acara tersebut, Gubernur Sulsel menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada warga penerima. Tercatat ada 3.000 sertipikat yang bakal diserahkan.

Dengan rincian untuk Kota Makassar 1.000 bidang, Kabupaten Gowa 500 bidang, Kabupaten Maros 500 bidang, Kabupaten Takalar 300 bidang, Kabupaten Jeneponto 150 bidang, Kabupaten Pangkep 200 bidang, Kabupaten Barru 200 bidang, Kabupaten Bantaeng 100 bidang dan Kabupaten Bone 50 bidang.

“Ini adalah sebuah program yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang ingin menuntaskan hak alas para pemilik lahan,” kata Nurdin Abdullah.

Dengan program ini, persolan masyarakat dapat terselesaikan, sebab  beberapa usaha masyarakat sangat bagus, tetapi ketika ingin mengambil pinjaman modal di bank warga tidak memiliki alas hak.

“Masyarakat tidak bisa mengambil duit di bank. Akhirnya cari yang lebih simpel, bunganya lebih mahal, akhirnya masyarakat kan kasihan,” tuturnya. Dengan memiliki sertipikat, masyarakat bisa meningkatkan usahanya bermitra dengan perbankan.

Sertipikat tanah ini juga, sebagai jamiman untuk terhindar dari sengketa lahan. Hal ini  disebabkan karena biasanya warga tidak memiliki alas hak.

“Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian. Saya kira lima tahun ini sudah hampir tuntas, apalagi tahun 2018 ini sudah tujuh juta bidang di Indonesia dan saya kira ini memang sebuah langkah yang sangat mulia. Mereka juga tidak harus bayar. Kalau dulu kita lihat betapa sulitnya, untuk balik nama saja susah,” ujar NA.

NA mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh BPN Sulsel ini, termasuk sinergi yang dibangun. Dia juga berharap agar kerjasama yang dilakukan untuk memberantas mafia tanah dan pungutan liar teratasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Dadang Suhendi dalam laporannya mengatakan, bahwa perkiraan jumlah bidang tanah di provinsi Sulawesi Selatan 6.823.265 bidang, namun yang sudah terdaftar hanya 2.086.508 bidang.

“Ini baru 30,57 persen, sementara sisa yang belum terdaftar 4.737.207 bidang atau 69,43 persen,” paparnya. Untuk tahun 2018 ini, BPN Sulsel mengelolah sebanyak 140.000 pemetaan dan 120.000 sertifikat.

Dan dari kegiatan legalisasi aset tahun 2018, telah dilakukan juga pemberdayaan di enam kabupaten. Yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bantaeng.

“Dan tadi pagi telah dilakukan testimoni dari Kabupaten Gowa dengan tiga jenis kegiatan, yakni pembuatan kusen dari Desa Julu Bori, di Kecamatan Pallangga. Pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan akses permodalan kepada pengrajin kusen dengan memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan,” jelasnya.

Dadang melanjutkan, bahwa rencana untuk tahun anggaran 2019 Pemerintah Republik Indonesia, melalui Jokowi-JK telah menargetkan legalisasi aset Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 155.000 bidang, meningkat dari tahun 2018 dan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 17.500 bidang.

Editor : Jesi Heny

Sumber : Humas Pemprov Sulsel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.