Mamuju.daulatrakyat.id- Hak interpelasi anggota DPRD Sulbar terkait belum terealisasinya dana hibah mulai digulirkan sejumlah Fraksi di DPRD Sulbar.
Sekertaris Fraksi Nasdem, Muh. Hatta Kainang,SH mengatakan ada 5 Fraksi mendukung hak interpelasi diantaranya F. Golkar, F PDI.P, F Demokrat, F.NasDem, F.PKB
“Usulan ini sudah memenuhi tatib untuk diagendakan di Bamus, dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna,”. ujar Hatta Kainang saat menggelar press confrence di Warkop Kanne, 27 Juli 2021.
Hatta Kainang menyebut, hak interpelasi semata untuk kepentingan publik, bukan politik.
” Ini kontrol DPRD yang menjadi kepentingan publik,” ujarnya.
Alasan interplasi, sebut Hatta Kainang karena buntunya komunikasi. Bahkan Sekprov dan OPD terkait tidak ada jawaban yang pasti sehingga langkah interpelasi merupakan cara yang tepat, elegan dan prosudural.
” Hak DPRD bisa saja naik menjadi hak angket dan menyatakan pendapat. Jika hak interplasi ini tidak tercapa,” katanya.
Secarah terpisah, Fraksi Demokrat Sukri Umar menegaskan bahwa pada dasarnya Fraksi Demokrat mendukung hak interplasi dengan alasan untuk kepentingan publik.
Karena hibah itu untuk kepentingan publik yang harus segera direalisasikan. Apalagi kondisi ekonomi rakyat lagi terpuruk akibat covid19.
Sukri juga mempertanyakan, apa subtansi Gubernur ABM yang belum mau menandatangani SK hibah itu?. Jika alasan hukum, sebut Sukri harusnya pihak eksekutive mempersiapkan, agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
” Jika alasan hukum, saya pikir tidak subtansi,” pungkas Politisi Demokrat ini saat dimintai tanggapannya terkait hak interpelasi itu.(lim/dr)
