GTT Siluman Terungkap Ditengah Aksi Aliansi GTT di Gedung DPRD Sulbar

Mamuju.daulatrakyat.id-Nasib ratusan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) diujung tanduk. Mereka menggelar aksi dikantor DPRD Sulbar Rabu,4 Juli 2018.

Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Cinta Guru bersama Ipmapus Cabang Mamuju, PMII Cabang Mamuju, PPMB, GPSS, BEM FH Unika, GMNI Cabang Mamuju, GMKI Cabang Mamuju, LSM Galunk Institut dan Ikama Sulbar mempertanyakan kepastian nasib mereka.

Mereka juga mempertanyakan sejumlah tenaga GTT dan PTT siluman yang berada di berbagai sekolah dan dinas pendidikan.

Salah satu GTT yang enggan disebutkan namanya menuturkan, diduga guru siluman itu hasil karya oknum pejabat memasukkan keluarganya hingga daftar GTT dan PTT membludak mencapai 3000 orang.

“Kasihan kami pak, sudah mengabdi 8 tahun harus terkendala segala urusan dengan hadirnya GTT/PTT baru titipan hingga SK kami belum juga ada” ujarnya.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan, gaji para GTT/PTT hingga memasuki bulan ke tujuh belum juga dibayarkan.

Kordinator aksi Aksan dalam orasinya menyampaikan, pengabdian GTT dan PTT dianggap sebagai cadangan.

“Guru diibaratkan sebagai pelampung, agar murid tidak tenggelam oleh beban kurikulum,” ujarnya.

GTT dan PTT wajib mendapatkan hak mereka, namun yang terjadi hingga kini nasib mereka tergantungkan tanpa arah kepastian.

SK yang seharusnya GTT dan PTT dapatkan, namun sampal saat ini belum ada kejelasan, padahal pada PP No 19 tahun 2017 pada pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan guru, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti.

Tak hanya persoalan SK, masalah mendasar adalah gaji yang menjadi hak mereka belum terbayarkan selama enam bulan dan hari ini sudah hampir memasuki bulan ke-tujuh.

“Dan mirisnya lagi, Komisi di DPRD Prov Sulbar saat diklarifikasi mengatakan bahwa anggaran untuk memenuhi hak GTT dan PTT sudah dibahas, lantas kemana anggaran itu ?,” tanyanya.

Dengan aksi ini, mereka ingin mengetuk hati para pemangku kebijakan untuk segera memenuhi hak para GTT dan PTT.

Sementara itu, perwakilan PMII Cabang Mamuju, Heri Susanto menyebutkan Pemerintahan Gubernur Ali Baal Masdar (ABM) dinilai gagal.

Penilaian itupun menurutnya atas pernyataan ABM saat ditemui perwakikan GTT dan PTT beberapa waktu lalu dikantornya. ABM mengatakan cari saja pekerjaan lain. Bukan solusi yang mereka dapatkan, malah persoalan semakin diperumit.

Massa juga akan mengancam, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar lagi.

Para pengunjuk rasa, akhirnya diterima oleh Komisi IV DPRD Sulbar, yang dihadiri Kadiknas Sulbar Arifuddin.

Aliansi GTT dan PTT Saat Aksi Demo di Gedung DPRD Sulbar (dok:dr)

Berikut tuntutan mereka :

1. Segera terbitkan SK penempatan guru honorer
sesuai dengan SK gubernur tahun 2017

2. SK penempatan guru honorer ditanda tangani
oleh gubernur bukan dinas dan terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2018 dan harus diterbitkan
bulan ini, Juli 2018.

3. Penggajian guru honorer jangan dibayarkan
perjam tetapi sesuai dengan UMP Sulawesi
Barat.

Penulis :Sudir
Editor :Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.