Mamuju.daulatrakyat.id- Pemprov Sulbar memboyong OPDnya ke Makasaar guna menggelar Rapat Pimpinan di salah satu hotel di Kota Makasaar. Rapat tersebut sebagai bagian evaluasi. Sayangnya Rapim ditengah keprihatinan rakyat sulbar mendapat sorotan dari penggiat anti korupsi.
Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia ( Gerak ) Sulbar Makarim menyoroti penggunaan keuangan negara melalui perjalanan dinas luar seperti studi banding , konsultasi, rapat dinas.
Mestinya, kata Makarim kondisi pasca bencana di sulawesi barat seharusnya gubernur dan sekda lakukan evaluasi sebab model tugas luar dan rapat seperti yang di lakukan saat ini di kota makassar tentunya hanya menghabiskan anggaran
” Pada hal kita ketahui bersama bahwa masyarakat Sulbar sangat butuh bantuan pasca benca alam . Belum lagi pandemi covid-19,” ujarnya.
Gerak sulbar juga mempertanyakan apa hasil pasca rapim, apakah ada garansi Sekda dan OPDnya akan meningkatkan perekonomian di provinsi Sulawesi barat?
” Ini hanya buang – buang anggaran dan pemborosan,” tegas Makarim, kepada daulatrakyat.id Kamis, 21 Oktober 2021.
Makarim menyebut, pengusaha hotel yang ada di Sulbar mereka dengan susah payah membayar pajak hotel, tetapi aneh Gubernur Sulbar tidak berpihak, buktinya Sekda dan jajarannya lakukan rapat evaluasi di Makassar dengan menggunakan hotel yang ada di Makassar.
Sementara itu, Sekprov Sulbar Muh.Idris.DP membenarkan bahwa ada kegiatan rapim di Makassar. Ditanya apa alasan OPD melakukan rapat evaluasi di Makassar?. ” Iya kita rapim kinerja,” jawabnya singkat melalui watshap.
Begitupun ditanya, apa tidak ada tempat refresentatif untuk rapim di Mamuju? Ia hanya menjawab bukan hanya rapim tapi ada agenda Capaity Building For Accelerate Invesstment.(lim/dr)
