“Gajah Dipelupuk Mata Tak Tampak, Semut Diseberang Lautan Tampak”

 

Catatan sepanjang tahun 2018, isu politik nasional menjadi perbincangan hangat di sejumlah media sosial. Persoalan nasional seperti kabut tebal yang menutupi isu lokal. Tahun politik ibara satu pepatah klasik ” Gajah didepan mata tak tampak, semut diseberang lautan begitu tampak”.

Kesalahan orang lain begitu mudah dijastis diruang publik. Sedangkan kesalahan diri sendiri seperti diselimuti oleh satu pembenaran.

Isu lokal seperti tak tampak. Padahal persoalan ditatanan lokal tak kalah pentingnya untuk diurai dan dktitisi.

Misalnya kebijakan seorang gubernur dalam isu lokal yang tidak berpihak kepada publik seakan tenggelam dan nyaris tak pernah tersentuh.

Seperti soal politik anggaran di provinsi Sulbar sepanjang tahun 2018. Bagaimana realisasi dan target pencapaian?. Seperti apa outcome dan impacknya dalam merealisasikan anggaran itu?

Barometer pencapaian kinerja seorang kepala daerah. Sejatinya menjadi isu penting untuk dibincang dalam grub orang-orang Sulbar.

Bukan sebaliknya membincang hal-hal yang tidak urgen. Ribut sana-sini membahas soal percaturan politik nasional. Tak ada solusi dan ujung pangkal dari sebuah debat yang membuang-buang energi.

Debat soal kepemimpinan nasional bukan tak penting, tapi porsi debat yang harus menjadi pertimbangan di medsos seperti grub WA.

Melupakan isu lokal yang menjadi cetral persoalan di daerah. Sama halnya bentuk pengingkaran atas perjuangan para pendiri provinsi ke 33 di Indonesia ini.

Segedar catatan, setumpuk tanya menggelinding ke ruang publik. Apa yang telah dicapai seorang gubernur dan wakil gubernur kita sepanjang tahun 2018?

Berapa persen penyerapan anggaran ditahun 2018? Bagaimana komitmen anggota DPRD selama ini? Seperti apa hubungan legeslative dan eksekutive? Seberapa besar anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan publik? Apakah sudah tepat sasaran?

Rentetan pertanyaan sepanjang tahun 2018 nyaris tak terjawab. Padahal persoalan di provinsi yang dikenal slogan Malaq’bi ini, begitu gencar media massa mengabarkan persoalan yang tak kunjung selesai.

Hingga masuknya nahkoda baru disekretariat provinsi Sulbar yang diharapkan pula mampu membawa satu perubahan yang siknifikan.

100 hari kerja sang nahkoda Muhammad Idris DP tentu belum cukup untuk mengukurnya. Tapi paling tidak sudah ada konsep tawar menawar yang menjadi point penting dalam mengurusi provinsi Sulbar.

Perlu diingat, harapan itu tak mungkin terwujud jika kolabarasi ditingkat elit daerah tak berjalan dengan baik.

Sekprov hanya sebatas pengendali administratur pemerintahan. Selebihnya eksekutor ada di kewenangan sang gubernur.

Tak ada gunanya konsep begitu mumpuni. Tapi realisasinya hanya sebatas retorika yang enak ditelingah.

Butuh keberanian yang terukur, terarah dan profesionalisme untuk mengatakan yes or not.

Catatan Akhir Tahun

Kutai Timur, 31 Desember 2018

Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.