PALOPO.Daulatrakyat.id.Puluhan Jurnalis yang tergabung dalam Forum Koordinasi Jurnalis (FKJ) Luwu Raya gelar menggelar aksi solidaritas, di depan Mapolres Kota Palopo. Selasa 4 Februari 2020.
Puluhan lilin di nyalakan sebagai bentuk keperihatinan dan solidaritas yang telah menimpah salah satu wartawan salah satu media online Makassar Muh Asrul.
Asrul ditahan atas laporan dugaan pencemaran nama baik Farid Kasim Judas, yang saat ini menjabat Kepala BKPSDM Palopo, dan Plt Kepala DP2KB Palopo.
Laporan pencemaran nama baik itu dilayangkan setelah Asrul menulis berita beberapa kali, yang menyebut Farid Kasim Judas, sang anak Walikota Palopo HM Judas Amir itu, terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi di Palopo.
Beberapa dugaan korupsi dalam pemberitaan yang dialamatkan ke Farid Kasim Judas antara lain, dugaan korupsi PLTMH dan Keripik Zaro, Proyek Jalan Lingkar Barat, Revitalisasi Lapangan Pancasila, dan beberapa isu lainnya.
Jendral Lapangan FKJ, Zadly Zainal Karaeng Rewa, dalam orasinya menyayangkan adanya langkah preventif yang dilakukan kepolisian Polda Sulsel.
“Kami menyayangkan langkah preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polda Sulsel yang melakukan tindakan hukum dengan menggunakan UU ITE kepada sahabat kami, Asrul,” ucapnya
Zadly juga memaparkan bahwa segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan kerja- kerja dan karya junalistik seharusnya menggunakan UU No 4 Tahun 1999 tentang Pers.
“Seharusnya menggunakan UU Pers atau paling tidak menjadi rujukan & pembanding bagi penegak hukum. Kasus yang menimpa rekan kami Muhammad Asrul bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulsel setelah lahirnya UU ITE,” tegasnya
Selain itu, Zadly juga mendesak Dewan Pers untuk melakukan kajian hukum dan memberikan pendampingan hukum pada Asrul.
“Jika tuntutan kami tidak di indahkan, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran, dengan menuntut pencopotan Kapolda Sulsel,” tutupnya.
Berikut tuntutan Forum Koordinasi Jurnalis Luwu Raya :
Dewan Pers harus melakukan kajian hukum & pendampingan hukum kepada Muhammad Asrul.
Dewan Pers selaku lembaga resmi yang menaungi media massa & jurnalis menelaah kembali pelaksanaan UU Pers sebagai rujukan hukum media massa & jurnalis di seluruh Indonesia demi menjamin keberlangsungan media massa & kepastian hukum jurnalis di seluruh Indonesia. Dimana Peranan Dewan Pers Sebagaimana yang di atur dalam UU Pokok Pers no 40 tahun 1999. Bab V pasal 15 dalam upaya mengembangkan kemerdekan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional.
a. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dan mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
b. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
c. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.
Pasal 8 UU no 40 tahun 1999, jelas dalam menjalankan tugasnya, wartawan di lindungi UU.
Kapolda Sulsel mempertimbangkan kembali keputusan penahanan Muhammad Asrul.
Seluruh media & rekan-rekan wartawan bersatu melawan segala bentuk upaya & tindakan kriminalisasi jurnalis.
Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka rekan-rekan jurnalis akan terus menerus melakukan aksi solidaritas mengawal dan menuntut pembebasan Muhammad Asrul.
Jika kasus ini dilanjutkan akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat & sangat bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pedapat di Muka Umum & UU No. 40 Tahun 1999.(lin)
