Forum Diskusi Gerakan Bersama: Indonesia Masuk Peringkat ke 7 Tertinggi Didunia Soal Perkawinan Anak

NTB.daulatrakyat.id- Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara di dunia dengan praktik perkawinan anak tertinggi. Di Asean berada pada posisi kedua setelah Kamboja, dan peringkat ke 7 tertinggi di dunia.

Hal itu terungkap dalam Diskusi dan Talkshow yang digelar Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), mitra PKBI bersama Insitut Kapal Perempuan dengan dukungan program UNFPA dan program MAMPU.

Mengangkat tema Gerakan Bersama Penghapusan Perkawinan Anak dalam rangkaian memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur Rabu-Kamis, 5 hingga 6 Desember 2018.

Menurut data BPS tahun 2014 mencatat 1,6% atau sebanyak 1.324.800 anak dikawinkan pada usia 10-17 tahun dan sebagian besar adalah anak perempuan.

Mereka terancam masuk dalam siklus kehidupan yang buruk dari aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan (kemiskinan), dan menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BupatiLotim menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan publik terhadap penghapusan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan

Desakan untuk menghentikan perkawinan anak diangkat dalam Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) menjadi relevan ketika praktek-praktek ini terus menerus terjadi.

Bahkan dilegitimasi oleh hukum formal di Indonesia. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber legitimasi utama karena didalamya mengatur batas usia anak perempuan yaitu usia 16 tahun sudah dinyatakan sah untuk dikawinkan.

Sebab itu, sudah saatnya perkawinan anak dihentikan. Jika Indonesia benar-benar berkomitmen untuk menurunkan AKI dari angka 305/100.000 kematian, memenuhi program wajib belajar 12 tahun karena saat ini ada 70.31% penduduk hanya mencapai SMP, dan 60% penduduk bekerja di sektor informal dengan upah rendah.

Sebuah tantangan besar untuk mewujudkan 2030 sebagai generasi emas dimasa puncak terjadinya bonus demografi di Indonesia nantinya.

Kegiatan ini akan dilakukan sebagai bentuk dukungan public dan komitmen bersama para pihak. Nampak hadir Bupati Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara.

Diskusi dan talkshow ini dipandu moderator Ririn Hayudiani, menghadirkan para nara sumber seperti, Dr.Fauzan Fuad dari unsur akademisi, Rohani Najmul Ahyar, S.Pd dari Tokoh Perempuan/Ketua P2TP2A Kabupaten, Dr. Zaki Abdillah dari unsur tokoh agama, Kamardi Arif dari perwakilan tokoh adat , Saraiyah dari perwakilan perempuan akar rumput (Sekolah Perempuan).

Sementara dari Kabupaten Lombok Timur menghadirkan narasumber seperti, Dewita, M.Si dari Pusat Kajian Gender Universitas Hamzanwadi ,Dr. Irna Islamudin, Sp.OG, M.Kes dari RSUD dr Soedjono Selong ,H.Soeroto, M.Kes dari unsur pemerintah Kepala Dinas DP3AKB, TGH. Dr. Abdul Aziz, MA dari perwakilan tokoh agama, Megawati dari perwakilan perempuan akar rumput (Sekolah Perempuan)

Berikut inilah Komitmen Gerak Bersama  untuk Penghentian/Penghapusan Perkawinan Anak di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Barat.

1. Penghentian perkawinan anak untuk mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun. Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030 untuk tidak meninggalkan seorangpun dalam pembangunan (no one left behind), dan penghapusan perkawinan anak menjadi indicator capaian dalam goals ke 5 Kesetaraan Gender.

Isu perkawinan anak jika tidak menjadi perhatian utama bahkan tidak dianggap sebagai masalah oleh berbagai pihak akan memberikan dampak multidimensi yaitu angka drop-out berbasis gender meningkat, kematian ibu melahirkan, gizi buruk dan stunting, akses pekerjaan yang layak dan kemiskinan maka NTB rentan untuk tidak mencapai goals-goals SDGs terutama pada goals 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 10.

Fakta sampai tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia telah mengorbankan sejuta lebih dari anak Indonesia, tepatnya tercatat 1.324.800 anak dikawinkan pada usia 10-17 tahun. Data DP3AP2KB NTB 2015, terdapat 38.37% perempuan yang menikah pertama di usia 10-19 tahun. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013) yaitu 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun; 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun.

Dengan meningkatkan usia perkawinan maka Indonesia dan NTB tidak meninggalkan sejuta lebih anak perempuan kehilangan haknya atas pendidikan dan mampu menyiapkan masa emas sekaligus menghadapi masa sulit akibat bonus demografi 2028-2031.

2. Penghentian perkawinan anak berkontribusi pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Risiko Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Pernikahan anak berdampak pada tingginya resiko kematian Ibu dan Anak dimana mencapai 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI).

Sekitar 26% perempuan di bawah umur menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang optimal. Konteks ASEAN, angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja dan peringkat ketujuh tertinggi di dunia.

Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS, 2012) menyatakan 10% dari remaja perempuan usia 15-19 tahun telah menjadi ibu atau sedang hamil anak pertamanya. Kehamilan usia remaja berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kehamilan dan kematian maternal.

Pada masa ini ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, demikian juga janin yang dikandungnya.

Persaingan kebutuhan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin memiliki resiko diantaranya potensi kelahiran bayi prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, Ibu berisiko anemia (kurang darah), Ibu mudah mengalami perdarahan pada proses persalinan, Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil), dan meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI).

3. Penghentian Perkawinan Anak Mencegah Risiko Perceraian Usia Muda dan Pemiskinan.
Dari hasil survei yang dilakukan Rumah Kitab (2015) di NTB bahwa pernikahan anak rentan untuk terjadinya perceraian usia muda dan kematian ibu saat melahirkan.

Jika dilihat pada kepemilikan buku nikah pada pernikahan anak ini, fakta lapangan ditemukan bahwa mereka belum memiliki akta nikah. Data lain menunjukkan bahwa ditemukan pernikahan tanpa surat nikah yaitu sekitar 34%, mereka hidup berkeluarga tanpa perlindungan hukum dan rentan terhadap KDRT, anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat akan mengalami masalah legalitas yaitu tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahirannya.

Perkawinan anak, harus dihentikan dalam rangka mencegah terjadinya KDRT dan tertutupnya akses terhadap perlindungan sosial sehingga perempuan dapat keluar dari siklus kemiskinannya.

4. Penghentian Perkawinan Anak Memutus Mata Rantai Siklus Kemiskinan dan Kemiskinan berwajah Perempuan (Feminisasi Kemiskinan)
Isu penanggulangan kemiskinan seringkali meninggalkan isu perkawinan anak karena dianggap tidak relevan dengan mata rantai kemiskinan.

Program-program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan pendapatan seperti pemberian modal, peningkatan ketrampilan dan usaha.

Analisis gender menunjukkan bahwa kemiskinan terutama kemiskinan perempuan disebabkan oleh adanya siklus yang diawali oleh kesiapan dalam perkawinan. Kesiapan dalam memperoleh pekerjaan layak, kesiapan dalam menjaga kesehatan dan aspek-aspek yang mencakup kualitas hidupnya.

Anak-anak yang dikawinkan di usia muda belum memiliki kesiapan untuk mengelola rumah tangga terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Korban perkawinan anak juga berpotensi tinggi mengalami perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menjadi kepala keluarga perempuan.

Fakta lapangan ditemukan masih banyak perempuan berstatus kepala keluarga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdampak pada kesulitan untuk mendapatkan pelayanan public dan akses program-program perlindungan sosial.(*)

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.