MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini menjadi ajang evaluasi sekaligus proyeksi terhadap realisasi anggaran daerah, khususnya pasca pergantian kepala daerah yang membawa skema baru pengelolaan anggaran.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti masih rendahnya tingkat realisasi anggaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang telah dilakukan.
Namun, ia menegaskan bahwa rendahnya penyerapan tersebut bukan disebabkan oleh penundaan anggaran, melainkan akibat proses efisiensi yang tengah diterapkan.
“Realisasi anggaran masih rendah, tapi ini berjalan seiring efisiensi. Setelah pelantikan dan skema baru dari Pak Wali diterapkan, kini sudah mulai banyak kegiatan yang bergerak. Anggaran yang dulunya terbuang percuma kini lebih efektif penempatannya,” ujar Supratman dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Makassar.
Supratman menekankan bahwa fokus utama DPRD saat ini adalah mendorong percepatan serapan anggaran, agar waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak terbuang sia-sia.
Menurutnya, jika seluruh regulasi sudah terpenuhi, maka perubahan anggaran perlu segera dilakukan untuk memberikan ruang waktu yang cukup dalam pelaksanaan program-program prioritas.
“Grafik penyerapan kita memang sempat turun karena ini masa transisi. Kalau dianalogikan, seperti mesin yang baru dinyalakan—belum panas. Sekarang mesinnya Pak Wali sudah mulai panas, jadi kami optimistis perubahan bisa dilakukan lebih cepat,” tambahnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menilai bahwa secara presentase, realisasi anggaran menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau tidak salah, realisasi anggaran kita tahun ini sudah di angka 81 persen. Tahun lalu di angka 79 persen. Jadi ada peningkatan, meskipun belum signifikan. Namun ini tetap harus kita pacu,” jelasnya.
Zulkifly juga menjelaskan bahwa kondisi di awal tahun cukup menantang karena adanya pergantian kepala daerah, yang secara langsung mengubah struktur dan postur APBD.
Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan visi dan misi Wali Kota yang baru, termasuk penyusunan ulang RPJMD serta langkah efisiensi yang turut berdampak pada belanja dan pendapatan daerah.
“Di triwulan pertama memang kita agak keteteran. Tapi memasuki semester kedua, kita targetkan bisa evaluasi kembali dan mempercepat penyerapan. Arahan dari Ketua DPRD dan Pak Wali sudah jelas. Program prioritas harus segera digenjot,” ujarnya.
Zulkifly berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa segera menjalankan program-program prioritas yang sudah tersedia anggarannya. Menurutnya, perubahan struktur belanja telah siap dilaksanakan dan target pada triwulan III adalah mengembalikan laju pelaksanaan program agar kembali ‘on the track’.
“Triwulan kedua ini kami perkirakan realisasi sekitar 30-40 persen. Tapi mudah-mudahan triwulan ketiga kita bisa kejar ketertinggalan itu,”pungkasnya.
