Diduga Langgar Kode Etik, KPU RI Resmi Dilaporkan ke DKPP

Mamuju.daulatrakyat.id- Hari ini Masram Warga Mamuju Sulbar resmi melaporkan Anggota KPU RI ke DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik

Masram menduga penyelenggara pemilu  bertindak diluar ketentuan perundang-undangan. Pertama dengan melakukan kelalaian terlambat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018, tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, yang membuat Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Barat menafsirkan sendiri aturan sehingga asas profesionalistas, asas kepastian hukum dan asas keterbukaan tidak dijalankan dalam tahapan seleksi.

Kedua, KPU RI tidak menindaklanjuti laporan pengaduan tanggal 10 April 2018, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan tim seleksi dalam perekrutan calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat;

Ketiga, KPU RI melakukan pembiaran dan pembenaran atas terjadinya kekeliruan dalam hal prosedur dan tata cara rekruitmen yang dilakukan tim seleksi KPU Sulawesi Barat dengan tetap melakukan Uji kelayakan dan Kepatutan kepada :
a. 2 (dua) calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang dalam tes tertulis memiliki nilai dibawah ambang batas kelulusan;
b. 2 (dua) calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi;
c. 1 (satu) calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang pernah terlibat sebagai Anggota Partai Politik;
d. 10 (sepuluh) calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Jasmani/Fisik yakni Pemeriksaan mata, THT, gigi dan kulit sebagai salah satu syarat penentuan lulus tes kesehatan.

Keempat, bahwa para teradu tidak taat dan tidak patuh terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri serta dan bertindak tidak berdasarkan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum dan asas akuntabilitas dengan menetapkan nama-nama komisioner yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023 sebagai berikut :

1) Said Usman Umar, S.Pd,I, diduga tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani;

2) Farhanuddin, SE., M.Si, diduga tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan Rohani, dan pernah menjadi tim seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten periode 2017-2018 serta pernah menjadi anggota Partai politik dan Caleg pada daerah pemilihan Majene;

3) Adi Arwan Alimin, S.Pd.I diduga tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani, dan diduga memilik komplik kepentingan denga ketua tim seleksi dimana yang bersangkutan adalah ketua forum pena dan ketua timsel adalah sekretarisnya serta pernah mengerjakan kegiatan di KPU Provinsi Sulawesi Barat, yakni Riset Kepemiluan, dan yang bersangkutan adalah salah seorang incumbent.

4) Rustang, S.Ag., MPd.I diduga tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani; dan calon anggota KPU Sulbar

5) Sukmawati M Sila, diduga tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan tidak memenuhi syarat calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.
Sebagaimana di maksud Peraturan Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 22 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum :

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.