Diduga BPN Pasangkayu Klaim Sepihak Soal HGU

Pasangkayu.daulatrakyat.id- Masih soal tumpang tindinya batas HGU miliik PT Letawa dengan lahan milik warga Desa Lariang Pasangkayu, Sulbar belum menemukan titik terang.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasangkayu diduga belum memiliki data valid terkait masalah tersebut, hingga masalah ini belum tuntas.

Akibatnya warga Desa Lariang akhir – alhir in resah. Betapa tidak, wilayah yang bahkan telah bersertifikat tersebut tak bisa lagi dijadikan angunan sebagai pinjaman kredit untuk tambahan modal usaha.

Sebab lokasi yang dijadikan jaminan dan telah bersertifikat itu telah diklaim BPN sebagai areal HGU perkebunan kelapa sawit.

Ironisnya pihak BPN hanya memperlihatkan areal HGU lewat foto satelit.

Kantor BPN Pasangkayu

Hal tersebut diungkapkan warga Desa Lariang yang saat itu dipanggil melihat wilayah HGU lewat layar computer.

Kepala BPN Pasangkayu Budi Doyo menyebutkan, warga yang lokasinya diklaim masuk HGU agar mempersiapkan bukti sertefikat dan surat – surat lainnya sebagai bukti kepemelikan lahan.

“Bukti-bukti itu akan diteliti dan dilaporkan ke kanwil,” ujar Kepala BPN Pasangkayu.

Menurut Kepala BPN Pasangkayu Budi Doyo, HGU terbit sekitar tahun 1993 sehingga kuat dugaan ada warga yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat yang terbit karena saat itu belum ada peta yang memuat seluruh wilayah kabupaten pasangkayu.

Ia menambahkan pemetaan baru disahkan pada tahun 2014. ” Jadi sangat mungkin ada sertifikat yang lolos permohonan,” ujar dia.

Sementara salah satu warga Desa Lariang Abd Rajad mendesak pihak BPN untuk membuka peta HGU. Namun BPN berdalih dengan alasan dokumen negara.

” Saya dan kepala desa hanya diperlihatkan foto satelit yang disana ada dua garis yakni garis merah untuk wilayah HGU, garis biru diluar HGU, posisi Desa Lariang berada pada garis biru,” sambungnya.

Penulis : Joni
Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.