Mamuju, daulatrakyat.id- PJ Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat.
Menurut Zudan, revolusi APBD sejatinya diarahkan pada IPM yang mencakup empat point, Pertama, kemiskinan ekstrem, Kedua anak tidak sekolah, Keempat, perkawinan anak, dan terakhir soal stunting.
APBD 2 triliun, sebut Zudan cukup untuk menangani empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain.
“Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia,” ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya, melalui Humas Pemprov Sulbar, Selasa, 20 Juni 2023.
Zudan menyebut, pada rakor kali ini akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan pemprov ke instansi dan kabupaten.
“Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu,” ujarnya.
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.
“Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi,” pungkasnya. (Lim/dr)
