Catatan Akhir Tahun Trend Pelanggaran Hak Anak Dibidang Pendidikan

Jakarta.daulatrakyat.id- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah pelanggaran hak-hak anak di bidang pendidikan sepanjang tahun 2018, dimana pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan (baca:sekolah) yang terdiri atas kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal dan bullying. Korban kekerasan seksual tahun 2018 didominasi oleh anak laki-laki.

Dalam rilis KPAI Bid Pendidikan sepanjang tahun 2018 Retno Litsyarti mencatat, kekerasan fisik dan bullying adalah kasus yang terbanyak terjadi dengan pelaku pendidik, kepala sekolah dan peserta didik.

Cyber Bully di tahun 2018 meningkat cukup signifikan di kalangan para siswa seiring dengan penggunaan internet dan media social di kalangan anak-anak, termasuk kasus “body shaming”.

Bahkan, menurut Retno Listyarti beberapa video di youtube juga mempengaruhi perilaku peserta didik, seperti menyilet pergelangan tangan untuk mendapatkan sensasi melupakan permasalahan yang dihadapi.

KPAI juga mencatat berbagai permasalahan di pendidikan yang dihadapi anak-anak pasca bencana mengingat sepanjang 2018 berbagai bencana alam gempa, tsunami dan banjir terjadi di Indonesia.

Kerusakan gedung-gedung sekolah, trauma anak-anak akibat bencana, dan lain sebagainya menjadi permasalahan yang cukup pelik di lapangan. Mulai dari pembangunan sekolah darurat, mengembangkan kurikulum sekolah darurat sampai pemulihan psikologis terhadap pendidik dan peserta didik yang terdampak bencana.

Dalam catatan KPAI, dari total 445 kasus bidang pendidikan sepanjang tahun 2018 terdiri dari kasus kekerasan sebanyak 228 kasus atau 51,20%, separuh lebih dari kasus pendidikan di KPAI.

Selanjutnya kasus tawuran pelajar mencapai 144 kasus (32,35%), kasus tahun 2018 ini cukup mengenaskan karena pelaku tawuran menyiram korban dengan air keras sehingga korban meninggal dunia.

Adapun kasus anak menjadi korban kebijakan mencapai 73 kasus (16.50%), angka ini lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 52 kasus.

ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

Memberi sanksi atau menghukum siswa dengan kekerasan yang dilakukan pendidik di tahun 2018 cukup tinggi kejadiannya, mulai dari menampar, menjemur, menjilat wc, push-up, sit up, dihukum dengan merokok dan direkam dengan video, dan lain sebagainya.

Hal ini menurut KPAI satu gambaran  bahwa di lapangan masih banyak pendidik yang mendidik, menertibkan dan mendisiplinkan para siswanya dengan kekerasan, bukan dengan mengedepankan reward, penghargaan, dan kasih sayang, yang bisa kita bisa bahasakan dengan istilah “disiplin positif”.

Retno menilai disiplin memang harus ditegakan, tetapi ketika sanksi yang dijatuhkan bersifat merendahkan martabat anak didik, tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Karena menurutnya peserta didik masih berusia anak, maka jenis hukuman tersebut berpotensi kuat melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 76C.

“Banyak pendidik belum memahami UU Perlindungan Anak, sehingga masih banyak pendidik yang kerap melakukan kekerasan atas nama mendidik dan mendisiplinkan,” ujar Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya kepada daulatrakyat.id Jumat, 28 Desember 2018.

ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Tiga bulan pertama di tahun 2018, publik dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah dan dilakukan terbanyak oleh oknum pendidik di SD dan SMP .

Korban tidak hanya murid perempuan tetapi juga murid laki-laki, bahkan trend di 2018 justru murid laki-laki lebih rentan menjadi korban dibandingkan murid perempuan.

Dari total korban 177 orang, terdiri dari 135 korban adalah anak laki-laki dan sebanyak 42 korban adalah anak perempuan. Beberapa kasus kekerasan seksual yang menonjol di media dan dipantau KPAI diantaranya adalah :

Bulan Januari Prov.DKI Jakarta 16 siswa SMP Guru olahraga Pelaku mengajak korban ke rumah pelaku untuk membantu mengkoreksi ulangan dan memasukan nilai ke dalam daftar nilai.

Januari Kab. Tangerang
(Banten) 41 siswa
SMP Guru olahraga Pelaku memberikan korban kesaktian (tidak mempan senjata tajam) dan ilmu pellet terhadap lawan jenis.

Februari Kota Surabaya
(Jawa Timur) 65 siswa
SD Guru/ walikelas Menggunakan pendekatan bujuk rayu terhadap korban.

Februari Kab. Jombang
(Jawa Timur) 25 siswi
SMP Guru Bahasa Indonesia Pelaku menggunakan modus ruqyah, mengusir jin dari tubuh korban

Maret Kab. Bandung
(Jawa Barat) 11 santriwati usia 15-17 tahun Guru Pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 11 santriwati dengan modus korban diminta membersihkan rumah pondok guru/pengasuh

Mei Kota Depok
(Jawa Barat) 12 siswa SD Guru Bahasa Inggris Guru mengirim video porno ke HP bebberapa muridnya. Setelah dikirimi, maka siswa yang memberikan respon positif selanjutnya didekati & dibujuk untuk melakukan hubungan seksual.

Oktober Kab. Langkat
(Sumut) 4 siswi SD Guru Walikelas Guru membujuk rayu dan mengancam korban rankingnya diturunkan atau tidak naik kelas

Oktober Sukabumi
(Jawa Barat) Sejumlah siswi SD Guru Olahraga Pelaku melancarkan aksinya dengan mencium, sampai memasukkan lidahnya ke mulut korban dengan dalih memberikan reward kepada siswanya yg berprestasi saat proses pembelajaran.

November Pekanbaru (Kepulauan Riau) 1 siswi SD Petugas Satpam (terduga pelaku) Terduga pelaku membuat perjanjian diantaranya sbb : Tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela kepada siswa/i SDN khususnya dan kepada orang lain yang bukan makhromnya;
bersedia diberhentikan jika saya mengulangi perbuatan yang tercela; melaksanakan tugas sebagai security sesuai tupoksi.

November Kab. Pasaman
(Sumbar) Diduga sejumlah siswa SMP Guru Seni dan Budaya -Pengaduan orangtua korban disampaikan kpd Mendikbud melalui aplikasi LAPOR! Yg ditembuskan kepada Presiden.
-Pelaku kerap mengumpulkan calon korban utk main play station, disiapkan camilan snack dan dibantu mengerjakan PR di rumah pelaku.

Desember Kota Tangerang (Banten) 1 satriwati Ponpes (level SMA/ sederajat Guru sekaligus pemilik Ponpes Terduga pelaku mengakui perbuatannya tetapi berdalih bahwa sudah pelaku sudah menikah dg korban, namun tanpa diketahui orangtua korban.

ANAK KORBAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Selain kekerasan di sekolah, sepanjang 2018 ini bidang pendidikan KPAI juga mendapatkan laporan sebanyak 51 kasus terkait anak menjadi korban kebijakan, baik kebijakan yang dibuat sekolah maupun kebijakan yang ditetapkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (kota/kabupaten).

Paling banyak adalah anak korban kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang mengeluarkan peserta didik ketika anak menjadi pelaku kekerasan, termasuk tawuran antar pelajar.

Kebijakan tersebut mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan hak atas pendidikan di sekolah, namun juga tidak pernah menghentikan tawuran itu sendiri.

Anak didik yang dikeluarkan akan pindah ke sekolah swasta yang lokasinya tidak jauh dari sekolah asal, di tempat baru tersebut, anak didik itu akan membentuk komunitas baru, sehingga tawuran pelajar pun melibatkan lebih banyak sekolah karena di tempat baru bibit-bibit pencetus tawuran ditularkan oleh anak didik yang dikeluarkan tersebut.

Kebijakan semacam itu tidak menghentikan tawuran pelajar, karena penyelesaiannya hanya memindahkan masalah, bukan mencari akar masalah untuk kemudian diselesaikan.

Dari pantauan KPAI, peserta didik yang menjadi korban kebijakan system zonasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018 juga cukup banyak.

Walaupun sistem zonasi PPDB tujuannya baik untuk pemerataan kualitas pendidikan dan membuka akses pendidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal calon siswa dari sekolah.

Namun faktanya banyak anak-anak calon peserta didik baru yang justru kehilangan akses masuk sekolah negeri karena pembagian zonasi di daerah tidak mempertimbangkan antara jumlah sekolah negeri di suatu wilayah dengan banyaknya calon peserta didik yang mendaftar.

Kedepan, pembagian zonasi oleh Dinas-dinas Pendidikan diberbagai daerah tersebut harus dilakukan dengan cermat, akurat dan penuh pertimbangan sehingga tidak merugikan calon peserta didik.

Kebijakan pemerintah daerah menolak bersekolah di sekolah regular dan menawarkan homeschooling dan ujian kesetaraan untuk anak-anak penyadang HIV di beberapa daerah menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat dan birokrasi di daerah terkait anak-anak penderita HIV dan cara penularannya. Kebijakan tersebut juga tidak berpersfektif anak dan bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak penderita HIV.

Kejadian bencana yang berturut-turut sepanjang tahun 2018, mulai dari Lombok, Palu, Sigi, Donggala, Lampung, Pandeglang, dan lain-lain, berdampak dibutuhkannya sekolah-sekolah darurat di wilayah terdampak bencana.

Terkait sekolah darurat tersebut, KPAI mendorong pemerintah pusat (baca : Kemdikbud) juga menyiapkan kurikulum sekolah darurat untuk sekolah-sekolah tersebut.

Dasar pertimbangnnya adalah pembangunan ruang kelas baru membutuhkan waktu lama, karena bangunan sekolah banyak yang mengalami kerusakan berat.

Sekolah-sekolah terdampak tersebut tidak hanya membutuhkan sekolah darurat, namun juga membutuhkan kurikulum sekolah darurat.(*)

KPAI Bid Pendidikan Retno Listyarti  Merilis Kasus Hak Anak Sepanjang Tahun 2018

Editor : Salim Majid

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.