BPK Jelaskan Soal Potensi Kerugian Daerah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

Mamuju.daulatrakyat.id- BPK memiliki fungsi dan kewenangan dalam pemeriksaan keuangan negara untuk menunjang terciptanya pemerintahan yang bersih, kredibel, akuntabel dan transparan dan bebas korupsi.

Hal itu disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulbar Eydu Oktain Panjaitan dalam acara Media Workrshop yang digelar bersama Awak media di Sulbar di Gedung BPK lantai II Kamis, 18 Oktober 2018.

Eydu menyebut dalam menjalankan fungsin dan tugasnya, BPK harus mandiri dan bebas dari intervensi.

“BPK juga diberi kewenangan berdasarkan aturan dan UU dalam
menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan negara,” ujarnya.

Menurut dia laporan realisasi keuangan dari lembaga/badan pengguna uang negara, BPK tak hanya menerima laporan begitu saja.

” Kami tetap mencek kelapangan terkait laporan realisasi keuangan. Apa betul sesuai dengan harga atau tidak,” kata Eydu.

lebih jauh kata dia, pemberian Opinion Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah jaminan tidak adanya masalah kecurangan.

Sebab kata dia pemberian WTP bertujuan pemeriksaan keuangan yang dilakukukan untuk memberi opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

” Jika pemeriksa menemukan kecurangan hal itu tetap diungkap dalam LHP,” katanya.

BPK Perwakilan Sulbar Gelar Media Workshop

Klasifikasi Temuan LKPD

Klassifikasi temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD), BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pendendalian Internal (SPI).

BPK menyebut ada beberapa point dari kelemahan SPI. Misalnya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur sistem pengendalian interen.

Selain itu ketidakpatuhan peraturan per- UU, BPK menilai akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, pemborosan dan ketidakefektifan.

Dari sejumlah permasalahan tersebut, BPK juga mengungkap 13 item permasalah hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017. Salah satunya misalnya proses penyusunan APBD dan perubahan APBD tahun 2017 mengalami keterlambatan. Serta kesalahan penganggaran belanja daerah tahun 2017.

Namun dia mengakui jika dalam menjalankan fungsinya tentu tak lepas masih adanya kekurangan.

Sebab itu, kata dia dibutuhkan masukan dan saran dari para awak media untuk bisa memperbaiki dan mengoreksi kekurangan itu.

” Yang pasti BPK memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dan terbuka sepanjang sesuai mekanisme,” pungkasnya.

Kepala Perwakilan BPK Prov Sulbar

Penulis : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.