Luwu Utara, daulatrakyat. id — BPJS Kesehatan Cabang Palopo menggelar Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Utama Kabupaten Luwu Utara Senin, (25/04/2022), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo Harbu Hakim dalam laporannya, rapat kita hari ini bertujuan untuk mereview dari program jaminan kesehatan nasional atau JKN
Harbu menjelaskan, latar belakang instruksi presiden no.1 tahun 2022 ada tiga yaitu pertama perlindungan kesehatan yang merupakan hak dasar warga negara, kedua skema asuransi sosial untuk meringankan beban individu juga negara dan ketiga kepesertaan bersifat wajib sehingga perlu dipastikan semua bergotong royong
“Ada 11 instruksi presiden kepada bupati/walikota dalam optimalisasi pelaksanaan program JKN yaitu menyusun dan menetapkan regulasi mengalokasikan anggaran, memastikan setiap penduduk yang berada diwilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif,”jelasnya.
Dirinya, memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu, mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara, memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN peserta aktif
“Melakukan pendaftaraan, perencanaan, penganggaran dan pembayaran iuran kades dan perangkat desa sebagai peserta aktif, melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan pemda,”terangnya
Selain itu ia juga, memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas sebagai peserta aktif, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada faskes serta melaksanakan pengenaan sanksi administratif.
“Total kepesertaan JKN-KIS di kabupaten Luwu Utara per 22 april 2022 sebanyak 244.956 jiwa atau 74,24% dari jumlah penduduk semester 2 tahun 2021 sebanyak 329.934 jiwa,”sebut dia
Sementara itu Bupati Indah Putri Indriani menjelaskan, kalau kita berbicara tentang BPJS kesehatan sesuai taglinennya dengan gotong royong semua tertolong artinya kita tidak sendirian
“Artinya semua potensi pembiayaan semua kita dorong untuk kemudian kita optimalkan. Tadi kita sudah lihat sampai sejauh ini target, capaian, tantangannya. Itu PR kita dimasing-masing bidang kita harapkan hadir, bukan hanya sekedar hadir tetapi bagaimana menindaklanjuti terkait manfaat validasi data,”jelas orang namor satu di Luwu Utara ini
Ia harapkan juga menjadi bagian dalam memberikan subsidi, jadi faskes tingkat pertama nya disubsidi begitupun nanti tindaklanjut rujukannya di rumah sakit
“Saya ingin kita semua peduli dalam bentuk tindak lanjut, ada progres yang bisa kita ukur dari setiap pertemuan, regulasinya kita lihat before after dan dukungan juga dari BPJS kesehatan tentunya,”pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara, Asisten Administrasi Umum serta Kepala Perangkat Daerah terkait.(sr/jal)
