Binmas Polri Garda Terdepan Wujudkan Pilkada Damai 2018

Mamuju.daulatrakyat.id-Dua Kabupaten di Provinsi Sulbar akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak 2018. Kedua Kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar.

Kedua kabupaten itu memiliki potensi konflik. Namun potensi itu bisa diminimalisir dengan berbagai pendekatan sepeeti budaya, agama, kekeluargaan yang lasim disebut dalam bahasa Mandar (lokal) Mi’oro Siola atau duduk bersama.

Duduk bersama (Mi’oro Siola ) yang kerap di gelar Kapolda Subar Brigjen Pol Baharudin Djafar setiap Subuh di Masjid merupakan langkah steategis dalam Pelibatan berbagai pihak untuk menjaga kamtibmas jelang Pilkada Serentak 2018.

Berbagai forum-forum diskusi disuarakan deklarasi damai pilkada 2018 dengan dihadiri berbagai elemen.

Deklarasi damai pilkada,no sara dan anti hoax dideklarasikan pula bagi kalangan jurnalis di Sulbar. Pada 13 Maret 2018 Para awak media mendeklarakan anti hoax besama Polda Sulbar. Berita-berita dari media ikut pula menyejukkan kondisi jelang Pilkada 2018.

Begitu pentingnya pesta Demokrasi berjalan aman,damai dan demokratis. Dari pihak penyelenggara KPUD setempat ikut pula menyuarakan Pilkada Damai. Tak ketinggalan pula Pihak Pengawas pemilu daerah terus mengawasi jalannya pesta demokrasi ini. Demi terwujudnya proses demokrasi yang dicita-citakan bersama yaitu Aman,damai dan demokratis.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumber : KPU Sulbar

OPTIMALISASI PERAN BAWASLU DAN KPUD

Kendati isu politik uang masih berembus kencang mewarnai pesta Demokrasi itu. Namun upaya untuk memanilisir terjadinya politik uang dapat dilihat dengan gencarnya berbagai elemen masyarakat ikut mensosialisasikan bahayanya politik uang.

Seperti yang dilakukan Bawaslu Sulbar. Program patroli pangawasan dengan terjun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi untuk menolak politik uang.” Kalau ada politik uang akan dilakukan penangkapan,” ujar komisioner Bawaslu Sulbar Sulfan kepada daulatrakyat.id Sabtu,23 Juni 2018.

Memaksimalkan pengawasan, pihaknya telah menggandeng mitra Bawaslu, selain panwascam dan Desa yang ikut mengawasi jalannya pilkada serentak 2018 di dua Kabupaten di Sulbar.” Kita mau pemilunya jujur dan jauh dari praktek politik uang,” ujar Sulfan.

Selain Bawaslu,pihak KPUD Sulbar pun akan bekerja keras dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas.

Hal itu di mulai dengan proses tahapan seperti sosialisasi,hingga pada penetapan Daftar pemilih tetap (DPT)

Berdasarkan data KPU Sulbar telah menetapkan pemilih tetap sebanyak 861.217. Sedangkan wilayah yang menggelar Pilkada pada 27 Juni 2018 Seperti Mamasa sebanyak 115.324 pemilih. Polman 302 512 pemilih yang akan memberikan suaranya.

Melihat jumlah wajib pilih di dua Kabupaten di Sulbar tersebut. Pihak KPUD dan Bawaslu Sulbar dituntut untuk membangun sinergitas kepada semua pihak.Jika ingin pilkada itu berkualitas tanpa politik uang.

Mengawasi dan menyukseskan pesta demokrasi itu bukanlah perkara gampang.” Palon dan tim dapat menjaga kondisi agar tetap kondusif dan mentaati aturan pemilukada,” kata Sulfan Sulo.

Binmas Brigpol Piether P Saat Melakukan Sosialisasi Kepada Warga Desa Kalukku (dok:dr)

MELAHIRKAN PILKADA DAMAI DARI PELOSOK DESA DI SULBAR

Tak hanya di kota Mamuju.Dipelosok-pelosok Desa terpencil di Ibu Kota Sulbar kerap didengungkan pilkada damai.

Menciptakan suasana damai jelang pilkada serentak bukanlah perkara gampang. Namun upaya pesta demokrasi berjalan damai terus dilakukan oleh seorang bintara polisi berpangkat Brigadir polosi (Brigpol).

Sebutlah Brigpol Piether Paembonan, Ia merupakan Binmas Desa Kalukku dan Kelurahan Kalukku.”Saya selaku petugas kepolisian yang berada didaerah paling bawah terus mendukung pilkada damai,” kata Brigpol Piether.

Upaya itu dibuktikan dengan selalu bersinergi dengan elemen-elemen dimasyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Nampaknya pedekatan budaya kearifan Lokal bersama pemeritah setempat dan unsur TNI menjadi hal yang urgen.

” Saya terlibat langsung untuk pendekatan persuasif dan setiap saat member himbauan, untuk menciptakan pilkada yang berkualitas dan damai,” katanya.

Pilkada berkualitas itu tentu, warga tak gampang terprvokasi dengan berita-berita bohong atau hoax dan memasang stiker dan himbauan-himbauan yang dapat memecah belah persatuan dan keutuhan NKRI.

Untuk melahirkan Pilkada damai tak lepas pula dari kualitas para penyelenggara dan para calon pemimpin yang ikut beratarung.

” Bukan dengan membagi-bagikan sembako atau uang dan janji-janji palsu,” kata Piether.

Piether mengatakan dalam pilkada langsung sistim sudah sangat baik namun biasanya tidak didukung dengan kemampuan para penyelenggara karna sumber daya manusia yang terbatas.

Didaerah terpencil asset informasi juga menjadi hal urgen dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan damai,”Beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas komunikasi. Memang perlu menjadi perhatian serius,” ujar Piether.

Binmas yang merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pilkada damai. Brigpol Pither P ini sudah bekerja selama 6 tahun. Bahkan wilayah terpencil Desa Karama Kalumpang pun dilakukan sosialisasi pentingnya pilkada damai.

Respon warga Karama ini cukup baik.” Semoga pilkada dapat membawa perubahan dan kesejahteraan,” begitu sambutan warga Karama saat Pither berkunjung kesana.

Kendati diakui dukungan Dana yang hsmpir tak ada .Namun sebagai Binmas menjadi tugas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara.

Ditengah keterbatasan sarana dan prasaran pendukung. Tapi tekadnya bulat bersama-sama penyeleggara pilkada untuk terus mewujudkan pilkada yang berkualitas.

Memberi pemahaman kepada warga desa tentang pilkada damai,seperti tidak mudah terprovokasi, tidak melihat status calon.Serta sosialisasi anti politik uang dan hoax sudah mulai diberi pemahan kepada warga Desa.

Masyakat di Desa-desa nampaknya makin hari makin cerdas dalam menentukan pilihannya.

Program dari calon pemimpin dan bebas korupsi menjadi sangat penting untuk diketahui publik.

Sumber informasi yang valid dari masyarakat setempat,penyelenggara pilkada, pemerintah dan unsur TNI serta media yg sifatnya tidak memprovokasi.Menjadi catatan penting bagi seorang Brigpol Piether P.

Apa bila ada warga yang memprovokasi warga lain atau kampanye hitam.”Yang bersangkutan kita lakukan pembinaan dengan mengundang unsur pemerintah desa dan petugas panwas,” ujarnya.

Hal semacam ini sangat penting untuk diberi teguran dan tindakan karena itu bisa merusak kualitas demokrasi.

Tak kalah pentingnya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM),, kemudahan Akses lokasi,serta stabilitas keamanan.

” Saya tidak pernah merasa jenuh dalam menjalankan tugas Negara, karna ini adalah salah satu pengabdian saya kepada NKRI,” kata dia.

Bagi Binmas yang satu ini,pesta Demokrasi bukanlah tempat untuk saling mencederai tetapi Pesta Demokrasi adalah Pesta yg bebas dari kepentingan Golongan atau Ras tertentu “Mari kita bersatu menjaga Pesta Demokrasi Damai dan NKRI Bersatu,” begitu pesan Binmas Brigpol Piether P.

Brigpol Piether P Saat Bangun kominikasi Dengan warga setempat Jelang Pipres,Pileg dan Pilkada

PENANGANAN POTENSI KONFLIK SEPERTI UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

Tantangan semua pihak untuk mewujudkan pilkada damai,menjadi PR bersama. Namun tantangan terbesar itu ada ditubuh Polri sebagai posisi terdepan dalam bidang keamanan dalam Negeri.

Potensi konfik seperti ujaran kebencian pada moment jelang pemilu hingga pilkada menjadi tanggungjawab besar pihak kepolisian untuk menjaga agar potensi konfik itu tidak terjadi.

Menyadari hal itu pihak Kepolisian Republik Indonesia merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran
Kapolri No. 6/SE/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Ke￾bencian (Hate Speech).

Polri kembali menegaskan larangan terhadap ujaran kebencian yang ada di sejumlah UU. Misalnya, Pasal 156-157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Namun posisi dilematis Polri dalam penanganan kasus ujaran kebencian, dimana penanganannya harus lebih hati-hati dan profesional. Sebab disisi lain ada kebebasan berekspresi dan Hak asasi manusia disana.

Posisi itu di perkuat dengan pasal 2 UU No 2 tahun 2002 tentang fungsi kepolisian dibidang ,pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, pelindung, pelayanan dan pengayom kepada masyarakat.

Inilah yang dilakukan Brigpol Piether P Kepada Warga Setempat.

PERINSIP DEMOKRASI YANG TERBUKA DAN JUJUR

Membangun Prinsip Demokrasi Yang Jujur dan Terbuka. Maka Pilkada merupakan wujud nyata demokrasi yang mengedepankan dibukanya ruang untuk bersuara secara bebas dan bertanggung jawab.

Karena itu demokrasi adalah proses negosiasi dengan cara fair, setara dan aman bagi siapapun.

“Menggunakan cara-cara kecurangan, intimidasi dan kekerasan adalah bertentangan dengan prinsip dan merusak demokrasi,” begitu pandangan direktur insitut Kapal Perempuan Misiya.

Oleh karena itu, pilkada mesti dijaga dan dipastikan bebas dari tekanan, intimidasi, memfitnah lawan politik dan bebas dari kekerasan

Sistem selalu beririsan dengan kesadaran masyarakat. “Kalau budaya dan cara dalam masyarakat sifatnya konservatif maka sistem saja tidak cukup,” ujar Misi.

Dengan demikian, jika masyarakat masih menerapkan cara pandang konservatif dengan berdalih pada norma tertentu, bisa norma adat atau agama. Dan cara pandang ini yang akan melumpuhkan sistem. “Jadi sara dan hoax potensial terjadi,” ujarnya.

Polda Sulbar Bersama Awak Media Saat Menggelar Deklarasi Anti Hoax di Mapolda Sulbar 13 Maret 2018 (dok:dr)

Penulis : Mursalim Majid

 

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.