Belajar dari Kasus Sri Hartini

Di akhir tahun, Bupati Klaten, Sri Hartini, dengan setumpuk kemewahaan hidup harus berakhir ditangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wajah Kabupaten Klaten yang dikenal bersahaja itu, tiba-tiba berubah jadi obrolan panas di ruang publik. Kabar buruk seakan menenggelamkan seabrek prestasi yang pernah diraihnya kedalam jurang luka.
Orang nomor satu di Klaten Sri Hartini belum lama ini terjerat kasus suap jual-beli jabatan. Di puncak kekuasaan Sri Hartini harus terdepak dari kursi kekuasaannya.
Betapa kemuliaan itu, harus dibayar mahal atas giuran harta dan kekayaan yang menggiurkan di tahta kekuasaan. Yang sudah cukup lama dinikmatinya bersama kerabat , dan orang-orang terdekatnya.
Kekuasaan kerap menempel ambisi, untuk mengumpulkan kekayaan dan kemewahan. Demi mempertahankan atau meneruskan satu dinasti kekuasaa.
Menariknya, Sri Hartini pernah menandatangani fakta integritas di komisi rasual.
Fakta yang tak berfatwa itu, tak memberi jaminan moral bagi penguasa untuk tidak korup.
Jual-beli jabatan dalam struktur pemerintahan di daerah, satu fenomena yang sudah berlangsung lama. Sri Hartini, hanyalah satu dari sekian banyak kepala daerah  ketibang nasib sial di akhir tahun.
Kini, KPK mencoba menelisik kedaerah-daerah. Kasus Sri Hartini telah membuka kotak pandawa sebagai pintu masuk KPK.
Karenanya, Sulbar harus bercermin pada kasus Sri Hartini, agar tak ada Sri Hartini lain menyusul. (Mursalim Majid)

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.