Begini Isi Rangkuman Sang Pengadu Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU RI

Jakarta.daulatrakyat.id-I.Sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU RI terungkap  dalam  Fakta-Fakta Persidangan.

Berikut inilah rangkuman sang Pengadu Masram yang di buat sebagai resumen selama sidang DKPP berlangsung.

1. Bahwa, Pengadu tetap pada pokok pengaduan;

2. Bahwa, dalam pendalaman perkara 150/DKPP-PKE-VII/2018, yang diadukan Sdr. Rikson Hatigoran, Teradu 7 Sdr(i) Evi Novida Ginting Manik, menjelaskan;  bahwa syarat kelulusan seorang calon anggota KPU Provinsi dalam Tes Tertulis Wajib memenuhi standar dengan Passing Grade 60;

3. Bahwa, Teradu 7 Sdr(i) Evi Novida Ginting Manik, menjelaskan;
Bahwa, Tim Seleksi dalam menjalankan tugasnya adalah Independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Pihak Teradu yang membentuk Tim Seleksi;

4. Bahwa, Teradu 3 Sdr. Hasyim Asy’ri menanyakan;  darimana saudara Pengadu mengetahui kalau tidak dilakukan Pemeriksaan Mata, THT, gigi dan Kulit pada Peserta seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat;

5. Bahwa, Teradu 1 Sdr. Arif Budimana menjelaskan;  Bahwa, saya banyak menandatangani surat-surat dan seingat saya, saya merasa pernah menandatangani surat yang ditujukan pada atas nama Masram (Pengadu);

6. Bahwa, Pihak Teradu telah membantah dalil-dalil aduan Pengadu sebagaimana disampaikan dalam jawaban tertulis pada Sidang DKPP pada tanggal 13 Juli 2018;
II. Pendapat/Kesimpulan Pengadu

1. Bahwa, atas keterangan dan atau Penjelasan Teradu 7, Sdr(i) Evi Novida Ginting Manik, Pengadu mempunyai pendapat yang sama, hal tersebut membuktikan bahwa aduan Pengadu dalam Pokok aduan terkait atas adanya Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023 yang tidak memenuhi syarat kelulusan dalam tahapan seleksi Tes Tertulis serta tidak memenuhi syarat untuk diikutkan pada tahapan seleksi selanjutnya, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan dan atau tindakan yang tidak taat asas profesionalitas, asas kepastian hukum dan Prinsip Akuntabel;

2. Bahwa, atas penjelasan Teradu 7 Sdr(i) Evi Novida Ginting Manik, Pengadu berpendapat bahwa, Para Teradu telah keliru dalam memahami kalimat intervensi, dimana Para Teradu hanya memaknai kata Intervensi pada hal-hal yang negatif, tidak boleh melakukan Intervensi kepada Tim Seleksi, Pengadu mempunyai pendapat yang sama dengan Para Teradu apabila Intervensi dimaksud dilakukan untuk mempengaruhi Tim Seleksi dengan maksud bertindak dan berbuat diluar ketentuan perundang-undangan, namun Para Teradu sebagai lembaga yang membentuk Tim Seleksi, Pengadu berpendapat memiliki hak dan kewenangan melakukan Intervensi kepada Tim Seleksi dalam bentuk, Pengawasan, Bimbingan, Arahan, dan Teguran dalam hal Tim Seleksi menjalankan tugasnya tidak sesui petunjuk teknis yang telah dibuat oleh para Teradu;

3. Bahwa, terhadap pertanyaan Teradu 3 Sdr. Hasyim Asy’ri, Pengadu telah menjelaskan dalam Sidang DKPP serta telah membacakan pernyataan yang dibuat salah seorang Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023, dihadapan Majelis DKPP dan Surat Pernyataan dimaksud terlampir dalam Pokok aduan Pengadu;

4. Bahwa, terhadap pernyataan dan atau Keterangan Teradu 1, Sdr. Arif Budiman, Pengadu berpendapat, bahwa pernyataan dan atau keterangan tersebut adalah pernyataan dan atau keterangan yang menyesatkan, karena selain Pengadu tidak pernah menerima Surat dari KPU RI/Pihak Teradu terkait jawaban dan atau Penjelasan atas Surat Laporan Pengadu yang ditujukan kepada Teradu pada tanggal 10 April 2018, juga dalam jawaban tertulis Teradu yang disampaikan dalam Sidang DKPP pada tanggal 13 Juli 2018 pada angka 28 Para Teradu menyebutkan;

“Bahwa oleh karena proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023 Telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Para Teradu sebagaimana yang telah Para Teradu jelaskan pada angka 11 sampai dengan angka 18, sehingga menurut Para Teradu tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan laporan pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu pada tanggal 10 April 2018, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan tim seleksi dalam perekrutan calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat”.

5. Bahwa, terhadap jawaban Para Teradu sebagaimana pada angka 11, Pengadu berpendapat bahwa :
a. Tidak benar, Pendaftar/Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Sukmawati M Sila telah melakukan perbaikan berkas sampai dengan Pengumuman hasil penelitian Administrasi (Pengumuman Calon yang memenuhi syarat adminstrasi), tetapi Sdr(i) Sukmawati M Sila menyerahkan dokumen dimaksud kepada Tim Seleksi pada saat pelaksanaan Tes Wawancara;

b. Bahwa, Para Teradu keliru dalam memahami ketentuan syarat Rekomendasi bagi PNS yang akan mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dengan mengutip pasal 19 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal dimaksud hanya mengatur pejabat yang berwenang menandatangani Rekomendasi bagi Calon Anggota KPU yang akan mengikuti Seleksi, yakni Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, dan tidak mengatur siapa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepagawaian di Daerah;

c. Bahwa, Peraturan yang mengatur tentang Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana bukti P-4 dalam Pokok aduan Pengadu;

6. Bahwa, jawaban para Teradu sebagaimana pada angka 12, membuktikan bahwa para Teradu mengetahui dan ikut serta meloloskan Peserta Seleksi yang tidak memenuhi syarat nilai batas kelulusan atau Passing Grade 60 sebagaimana dimaksud dalam juknis yang dibuat sendiri oleh Para Teradu;

7. Bahawa, dalil Para Teradu sebagaimana pada angka 13 dan angka 14, dalam jawaban tertulis Para Teradu adalah dalil yang menyesatkan, Pengadu berpendapat bahwa Para Teradu keliru dalam memahami Ketentuan Keputusan KPU Nomor : 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018, dengan dalil-dalil Pengadu sebagai berikut :

a. Bahwa, ketentuan dalam Keputusan KPU dimaksud sangat jelas menggunakan Kalimat “Paling Banyak” yakni 7 kali dari jumlah Anggota KPU Provinsi, dengan mengacu pada amban batas kelulusan 60, bukan memerhatikan amban batas kelulusan 60 sebagaimana pendapat Para Teradu dalam jawaban tertulisnya pada angka 13;

b. Bahwa, kalimat “Paling Banyak”, dalam ketentuan Keputusan KPU dimaksud tidak dapat dimaknai Wajib memenuhi 7 kali yang dibutuhkan, sebagaimana pengertian Para Teradu, namun kalimat “Mengacu pada Batas amban kelulusan 60, adalah hal yang wajib terpenuhi, sehingga dalil Para Teradu tidak berdasar, hal tersebut diperkuat atas penjelasan Teradu 7 Sdr(i) Evi Novida Ginting Manik dalam Sidang DKPP tanggal 13 Juli 2018, yang menyatakan bahwa Passing Grade 60 yang diterapkan oleh KPU merupakan syarat mutlak untuk kelulusan seorang peserta dalam Tes CAT;

8. Bahwa terhadap dalil Para Teradu sebagaimana pada angka 16, angka 17 dan angka 18, Pengadu berpendapat bahwa Para Teradu tidak memahami substansi Pokok aduan Pengadu, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pokok aduan Pengadu, Pengadu tidak pernah mendalilkan ke 10 Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan tidak pernah mengikuti Tes Kesehatan, tetapi yang pengadu dalilkan adalah bahwa ke 10 Peserta dimkasud tidak dilakukan Pemeriksaan Mata, THT, Gigi dan Kulit, hal ini diperkuat Surat Pernayataan salah seorang Peserta yang oleh Pengadu telah bacakan dalam sidang DKPP serta Pengadu lampirkan sebagai alat bukti dalam Pokok aduan Pengadu;

b. Bahwa Rekomenasi yang dikeluarkan oleh Tim Dokter RSUD Polewali Mandar hanya berlaku pada item-item yang diperiksakan dan dalam rekomendasi tim dokter tersebut tidak termasuk didalamnya kesehatan Mata, THT, Gigi dan Kulit, sehingga dalil Para Teradu haruslah dikesampingkan karena tidak masuk dalam substansi Pokok aduan Pengadu;

c. Bahwa dengan tidak diperiksanya Mata, THT, Gigi dan Kulit terhadap ke 10 Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan, maka ke 10 Peserta dimaksud tidak dapat dikategorikan telah memenuhi syarat Kesahatan Mata, THT, Gigi dan Kulit;

d. Bahwa Pemeriksaan Mata, THT, Gigi dan Kulit adalah wajib dilakukan pada Calon Anggota KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 6 huruf (f) Keputusan KPU Nomor : 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018;

9. Bahwa tindakan para Teradu yang mengabaikan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, yang oleh Pengadu telah Laporkan kepada Para Teradu melalui Surat Tanggal 10 April 2018, padahal Para Teradu memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk tidak menindak lanjuti dan atau menolak hasil dari Tim Seleksi, sehingga Para Teradu patut diduga melanggar asas Kepentingan Umum, asas Kepastian Hukum, dan asas akuntabilitas serta merupakan perbuatan melawan hukum dan Pelanggaran Kode Etik;

10. Bahwa tindakan Para Teradu yang melanjutkan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap ke 10 Calon dimaksud serta Tindakan Para Teradu menetapkan 5 orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, padahal Para Teradu memiliki Kewenangan untuk tidak melakukannya, sehingga Para Teradu patut diduga melanggar asas Kepentingan Umum, asas Kepastian Hukum, dan asas akuntabilitas serta merupakan perbuatan melawan hukum dan Pelanggaran Kode Etik;

11. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Para Teradu memenuhi unsur untuk dinyatakan secara bersama-sama dalam Kelektif Kolegial melakukan Pelanggaran Kode Etik dengan peran masing-masing sama;

III. Rekomendasi
1. Menerima dan Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Teradu Melanggar Kode Etik dalam Penetapan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023.
Mamuju, 16 Juli 2018

Pengadu Masram Saat Menghadiri Sidang DKPP di Jakarta (dok:dr)

P E N G A D U

M A S R A M

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.