Aliansi KUHP Minta Tindak-tindak Pidana Khusus Ditarik Dari RKUHP

Jakarta.daulatrakyat.id-Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar jumpa pers dikantor Indonesia Coruption Watch( ICW) Jalan Kalibata Timur,Jakarta Selatan Minggu,3 Mei 2018.

Pada 30 Mei 2018 lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Aliansi Nasional Reformasi KUHP (ANR) menilai, percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

“Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik RKUHP per 8 Maret 2018,” begitu rilis Aliansi yang dikirim ke redaksi daulatrakyat.id Minggu,3 Juni 2018.

Keempat belas delik khusus tersebut adalah, narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, perdagangan orang, kekayaan intelektual, pemilu, terorisme, KDRT, pelayaran, anak, dan konsumen.

Secara umum menurut Aliansi KUHP, ada 4 (empat) catatan kritis terkait delik-delik khusus yang dimasukkan ke dalam RKUHP. Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana akan semakin besar, apalagi ada penyesuaian sanksi pidana pada masing-masing tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam RKUHP, dengan UU asal.

Kedua, ada inkonsistensi dari pembuat UU dalam menentukan jenis pidana khusus apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam
RKUHP. Hal ini terbukti dari 14 jenis tindak pidana khusus yang dimasukkan, dari 22 jenis tindak
pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP yang berlaku sekarang.

Ketiga, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender (gender recognition) yang kuat.

Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

Keempat, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut.

Penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

Dari analisis Aliansi menyebutkan, paling tidak 4 (empat) tindak pidana khusus yang akan terganggu dan bahkan mandul penerapannya, manakala tindak-tindak pidana khusus
tersebut dimasukkan ke dalam RKUHP.

Kelima, jenis tindak pidana khusus tersebut adalah, narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Gelar Jumpa Pers di Kantor ICW Jakarta (dok:dr)

Editor : Salim Majid

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.