Mamuju.daulatrakyat.id — Data Desa Presisi (DDP) di Sulbar menjadi hal sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan kedepan.
Menurut Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karena itu perlu didorong. Sebab, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data.
“Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas,” ujar Akmal Malik
Akmal Malik mengatakan, sudah melakukan pencacahan data di 45 desa, dari target 530 desa di Sulbar seluruhnya mengadopsi program DDP.
Lagi, masalah keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Akmal Malikpun menemui sejumlah instansi kementerian lembaga pada Jumat, 4 November 2022 guna membahas kesiapan DDP.
Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi”Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar,” pungkasnya. (Lim/dr)
