Akibat gempa 468 Sekolah di Lombok Rusak dan Butuh Perhatian

Jakarta. daulatrakyat.id – Gempa Lombok selama beberapa hari terakhir membuat ancaman baru bagi keberlangsungan proses pembelajaran di berbagai sekolah. Sebanyak 468 sekolah mengalami kerusakan

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menerima beberapa laporan berupa deskripsi singkat sekolah yang kondisi bangunannya terdampak gempa, dimana ruang-ruang kelas mengalami keretakan hingga pondasi sehingga berpotensi runtuh dan membahayakan anak-anak jika kelas-kelas tersebut dipergunakan untuk proses pembelajaran.

“Anak-anak korban gempa harus terpenuhi haknya atas pendidikan dengan tidak mengacu pada batas penetapan situasi darurat yang akan berakhir pada 11 Agustus 2018” ungkap Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan.

Lebih lanjut kata Listyarti, Kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan sandang-pangan-papan, kesehatan dan pendidikan harus dipenuhi oleh Pemerintah karena proses rehab dan rekonstruksi membutuhkan waktu sangat lama.

KPAI menerima laporan dari SGI (Serikat Guru Indonesia) Mataram yang merupakan anggota FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) terkait kondisi beberapa sekolah di Mataram yang terdampak gempa, diantaranya yang mengalami dampak besar yaitu, SMPN 12 Mataram, SDN 1 Obel-obel kecamatan Sambelia, Lombok Timur, SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat, SMPN 20 Mataram, Jl. Lalu Mesir Kec. Sandubaya, Mataram.

“Jika di kota Mataram saja kerusakan-kerusakan di sekolah terbilang sedang sampai berat, bagaimana kondisi gedung-gedung sekolah di Lombok Timur dan Lombok Utara yang lebih dekat dengan pusat gempa.” Terang Retno

Merespon adanya dampak yg disebabkan oleh gempa maka Pihak KPAI merekomendasikan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian kelayakan bangunan sekolah. Baik orang tua, apalagi anak-anak sekolah takut keluar rumah serta mendekati bangunan yang terkena dampak gempa. Selain itu Dinas Pendidikan dapat mengerahkan para Kepala sekolah, pengawas, guru, & pegawai agar dapat bekerjasama untuk melakukan update data kerusakan sekolahnya masing-masing, seperti jumlah ruang yang layak pakai, kursi meja kelas yang layak pakai, data korban jiwa (terkait warga sekolah), dan menyusun rencana kegiatan pemulihan trauma atau trauma healing bekerjasama dengan Dinas social dan dinas PP & PA setempat. Dan menyiapkan tenda darurat di setiap sekolah yang terkena dampak gempa.

Selain itu Kemdikbud dapat melibatkan GGD (Guru Garis Depan) dalam penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi siswa dan sekolah terdampak. Guru-guru yang tergabung dalam GGD harus diberikan pelatihan layanan psikososial yang nantinya dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah terdampak. GGD juga diharapkan aktif dalam mengkampanye anak kembali ke sekolah. Kemdikbud juga harus memastikan penyelenggaraan sekolah darurat pasca tanggap darurat di Lombok, mengingat hak atas pendidikan harus tetap dipenuhi Negara dalam keadaan darurat sekalipun. Tutup Retno.

Editor: Indra

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.