MAKASSAR, DAULATRAKYAT – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terus menunjukkan kinerja positif dalam memperluas akses keuangan inklusif. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi TPAKD Pangkep bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).
TPAKD Pangkep sebelumnya berhasil meraih TPAKD Award 2024 sebagai pelaksana terbaik program Layarku, berkat kolaborasi aktif dengan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi keuangan hingga ke pelosok desa dan pulau-pulau terpencil di wilayah Pangkep.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa peran TPAKD sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.
“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai motor penggerak perluasan akses keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pangkep, Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, menegaskan bahwa kondisi geografis Pangkep yang terdiri atas wilayah daratan, kepulauan, dan pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses keuangan.
“Diperlukan pendekatan yang digital, edukatif, dan kolaboratif agar layanan keuangan dapat menjangkau seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Indra Natsir Dahlan, memaparkan bahwa kinerja industri jasa keuangan di Kabupaten Pangkep terus menunjukkan tren positif.
Hingga Maret 2025, total aset perbankan di Pangkep mencapai Rp2,22 triliun atau tumbuh 0,90 persen (yoy). Dana pihak ketiga meningkat 0,68 persen menjadi Rp1,43 triliun, sementara penyaluran kredit mencapai Rp2,19 triliun. Rasio intermediasi (LDR) tercatat tinggi di angka 153,54 persen, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) masih terkendali di 2,28 persen.
Penyaluran kredit didominasi oleh sektor produktif sebesar 55,22 persen, terutama perdagangan dan pertanian. Adapun Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pangkep telah mencapai Rp120 miliar, mencerminkan kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM.
Turut hadir Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Iman Rohendiawan, yang memaparkan strategi optimalisasi dana desa untuk memperkuat pembangunan ekonomi desa dan mendorong inklusi keuangan.
DJPb juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi pengelolaan keuangan, serta penguatan infrastruktur digital dalam menciptakan desa mandiri. Saat ini, Pangkep telah memiliki 13 desa mandiri, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 6 desa.
Melalui sinergi TPAKD, OJK, dan berbagai pemangku kepentingan, Pangkep berkomitmen tidak hanya membuka akses keuangan, tetapi juga membuka harapan, memberdayakan potensi lokal, dan menyalakan semangat menuju Indonesia Emas 2045.
