JAKARTA, DAULATRAKYAT — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menyelesaikan 85 persen pengaduan terkait pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama periode Januari hingga Juli 2025.
Hal ini disampaikan oleh Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, di Jakarta, Senin.
Friderica menjelaskan, OJK telah menyediakan kanal khusus pengaduan melalui kontak OJK 157, bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan KPR subsidi.
“Dalam rangka mendukung program pemerintah di sektor perumahan, OJK juga telah menyiapkan kanal pengaduan khusus pada kontak 157,” ujarnya.
Ia merinci, dari Januari hingga Juli 2025, OJK menerima 62 pengaduan terkait kendala pengajuan KPR yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dari total tersebut, 85 persen telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Selain menerima pengaduan, OJK juga mendapatkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat mengenai implementasi SLIK dalam proses pengajuan KPR FLPP.
“Selain itu, ada juga pertanyaan terkait dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang terkait dengan SLIK,” tambah Friderica.
Secara keseluruhan, hingga 14 Juli 2025, OJK telah menerima 268.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 24.975 pengaduan di dalamnya.
Guna mempercepat realisasi KPR subsidi, OJK dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini sedang mengkaji penyederhanaan prosedur terkait SLIK, agar proses pengajuan KPR subsidi lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pada 28 Juli 2025 di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyelarasan kebijakan SLIK untuk mendukung percepatan penyaluran KPR FLPP.
“Saya mengapresiasi komitmen OJK dan perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin memastikan bahwa proses pengajuan KPR subsidi tidak terhambat hanya karena persoalan administratif di sistem SLIK, padahal regulasinya sudah jelas,” ujar Maruarar.
