MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemusnahan uang palsu hasil temuan masyarakat dan perbankan di wilayah Sulawesi Selatan periode 2017– sampai awal November 2024 sejumlah 23.185 lembar pada tanggal 6 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan ini merupakan hasil kesepakatan anggota Botasupal tahun 2024 agar uang palsu temuan rentang 7 (tujuh) tahun tersebut perlu segera dimusnahkan.
Pemusnahan dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan dilakukan di Bank Indonesia sebagai otoritas fungsi pengedaran uang sesuai UU No.7 tahun 2011 tentang pembayaran tunai.
Sesuai UU tersebut, bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk menentukan keaslian Rupiah.
Kegiatan ini dihadiri oleh semua anggota Botasupal yaitu Bank Indonesia, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi, S.I.K., perwakilan Badan Intelijen Daerah (Binda) Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makasar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel.
Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan pemusnahan ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi wujud nyata sinergi dan kebersamaan Botasupal Sulsel dalam menjaga keaslian dan kedaulatan Rupiah.
Setiap unsur memainkan peran penting: mulai dari penegakan hukum oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, deteksi awal oleh perbankan, hingga edukasi masyarakat oleh Bank Indonesia. Sinergi lintas lembaga inilah yang memastikan uang Rupiah palsu tidak kembali beredar dan masyarakat terlindungi.
Tujuan dan Semangat Bersama
Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Melindungi masyarakat agar tidak dirugikan akibat peredaran uang palsu.
2. Menunjukkan sinergi semua anggota BOTASUPAL dalam penanggulangan Rupiah palsu.
3. Mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana uang palsu.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Botasupal dan perbankan atas kolaborasi yang solid dalam menjaga ketahanan dan kredibilitas Rupiah.
Sinergi BOTASUPAL: Dari Edukasi hingga Penegakan Hukum
Dalam upaya pemberantasan uang palsu, Bank Indonesia bersama staekholder menerapkan strategi berlapis:
• Preemptif: edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat, termasuk pelatihan bagi 2.700 guru SD–SMA di 24 kabupaten/kota sepanjang September 2025.
• Preventif: memperkuat fitur pengaman uang Rupiah Tahun Emisi 2022, yang bahkan meraih peringkat ke-2 dunia sebagai uang dengan unsur pengaman terbaik.
• Represif: penegakan hukum terhadap pemalsuan uang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Peran BOTASUPAL dan Perbankan
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2012, BOTASUPAL memiliki mandat untuk:
• Bertukar data intelijen dan informasi terkait peredaran uang palsu,
• Melakukan koordinasi operasi pemberantasan jaringan pemalsu,
• Menyusun kebijakan bersama untuk menjaga Rupiah, serta
• Menjamin proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Sementara perbankan berperan sebagai garda terdepan (frontliner) dalam mendeteksi uang palsu. Hingga September 2025, perbankan di Sulawesi Selatan telah mengajukan klarifikasi atas 2.424 lembar uang diduga palsu, bukti nyata peran vital sektor keuangan dalam menjaga sistem pembayaran yang sehat.
Menjaga Rupiah, Menjaga Kedaulatan
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan BOTASUPAL, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang erat dan semangat kebersamaan, Rupiah akan tetap terjaga, dipercaya, dan dihormati sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda
Direktur Eksekutif
